Ekonom Nilai BI Rate 5,25 Persen Kunci Jaga Kepercayaan Pasar

JAKARTA – Arah kebijakan bank sentral yang mengedepankan pro-stabilitas menunjukkan fokus utama pada menjaga kestabilan nilai tukar, inflasi, dan kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Pendekatan ini umumnya ditempuh untuk meredam gejolak di pasar keuangan sekaligus menjaga daya tahan ekonomi domestik terhadap tekanan eksternal, seperti perubahan suku bunga global dan arus modal asing.

Meski kebijakan pro-stabilitas dapat membantu menjaga kredibilitas ekonomi, ruang untuk mendorong pertumbuhan agresif menjadi lebih terbatas karena otoritas moneter cenderung berhati-hati dalam melonggarkan kebijakan.

Oleh karena itu, keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan menjadi tantangan utama bank sentral dalam menjaga momentum ekonomi nasional.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang mencapai 50 basis poin menjadi 5,25 persen menunjukkan arah kebijakan pro-stabilitas, di antaranya, untuk membendung keluarnya modal asing.

"Stabilitas itu dasar untuk bisa menciptakan pertumbuhan," ujar Eko dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (22/5).

Eko menilai kenaikan bunga acuan tersebut menggambarkan arah kebijakan Bank Sentral yang mengedepankan pro-stabilitas di tengah tekanan geopolitik global yang membuat rupiah tertekan dalam beberapa waktu terakhir.

"Bank Indonesia saat ini lebih memprioritaskan stabilitas dibanding pertumbuhan ekonomi. Langkah itu penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan geopolitik global dan potensi 'capital outflow'," ujarnya.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026, BI menaikkan suku bunga acuan 50 bps dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen. Kenaikan BI-Rate ini menjadi langkah penyesuaian pertama setelah suku bunga acuan dipertahankan di 4,75 persen sejak September 2025. Sepanjang 2025, BI memangkas bunga acuan sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps.

Menurut Eko, dalam keterangan terkait paparan di siniar "What's on Economy" itu, tantangan Indonesia saat ini cukup beragam, antara lain, menjaga konsistensi belanja negara agar tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi, dan juga memulihkan kepercayaan pasar.

Di sisi lain, ia juga menilai penyampaian langsung Kerangka Ekonoi Makro (KEM)-PPKF dan RAPBN 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (20/5) menunjukkan upaya pemerintah membangun optimisme kebangkitan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik.

Meski demikian, Eko menilai asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen masih terlalu optimistis apabila melihat kondisi ekonomi saat ini. Namun ia mengapresiasi peningkatan penerimaan negara hingga April 2026, khususnya dari penerimaan perpajakan seperti PPh 21, PPN, dan PPnBM. Namun menurutnya, kenaikan tersebut juga dipengaruhi pola musiman penerimaan pajak, yang cenderung naik di bulan April.

Eko mengingatkan bahwa tantangan utama pemerintah ke depan adalah menjaga konsistensi belanja negara agar tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Ia menilai apabila belanja pemerintah mulai kembali moderat pada semester berikutnya, maka dorongan pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melambat.

Ia juga mengingatkan bahwa efektivitas dan kualitas implementasi program menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar memperluas jumlah penerima manfaat.