BPH Migas-DPR Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran di Teluk Bintuni

JAKARTA – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII DPR memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, berjalan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

"BPH Migas, Komisi XII DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melakukan pengecekan langsung penyaluran produk solar subsidi dan Pertalite di sejumlah SPBU untuk memastikan bahwa setiap penjualan BBM yang diberi subsidi ini sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan," papar Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, di sela-sela kunjungan, Senin (27/4/2026), sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4).

Selain mengecek penyaluran, menurut Bambang, yang akrab disapa Baher, pengujian kualitas dan kuantitas BBM juga dilakukan guna memastikan produk yang disalurkan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Termasuk juga verifikasi prosedur operasional dan mekanisme distribusi yang diterapkan di lapangan oleh pihak pengelola SPBU," ujarnya.

Monitoring ke sejumlah SPBU ini merupakan tindak lanjut atas aduan masyarakat terkait penyaluran BBM subsidi dan kompensasi di Papua Barat.

Aduan masyarakat ini memerlukan bukti yang otentik agar dapat ditindaklanjuti oleh BPH Migas.

"Sekaligus memberikan sanksi atau punishment jika memang terbukti melakukan pelanggaran. Kami tidak hanya melihat stok kemudian mengecek kualitas BBM, tetapi juga melihat transaksinya secara data," imbuh Baher.

Baher juga mendorong adanya pengawasan bersama agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna.

Di samping itu, salah satu instrumen pengendalian BBM subsidi dan kompensasi juga telah disediakan oleh BPH Migas melalui aplikasi XStar untuk penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna, seperti petani dan nelayan.

"BPH Migas mendorong Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni segera menjalin kerja sama agar penerbitan surat rekomendasi melalui sistem XStar BPH Migas dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR Alfons Manibui menyebut kunjungan tersebut bagian dari fungsi pengawasan DPR, termasuk memantau dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi.

"Selain monitoring stok BBM, kita juga mencoba melihat kondisi terkait kenaikan harga BBM, khususnya pada produk yang mengalami kenaikan harga. Kita memantau kondisi di lapangan apakah ini menjadi persoalan atau tidak. Faktanya, ini tidak terlalu signifikan untuk kita yang ada di Tanah Papua, sebab kita tidak banyak menggunakan produk-produk jenis tertentu tersebut," ungkapnya. 

Sementara, Anggota Komisi XII DPR Cheroline Chrisye Makalew menambahkan antrean BBM subsidi dan kompensasi yang sempat terjadi di Papua Barat kini sudah tidak lagi terjadi.

Ia pun mengapresiasi sinergi semua pihak untuk menjaga layanan energi di kawasan timur Indonesia.