Australia Puji Komitmen Indonesia Jaga Rantai Pasokan Pupuk

JAKARTA - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan apresiasinya kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang membantu memastikan keterjaminan pasokan pupuk urea bagi Australia di tengah dampak konflik geopolitik global.

PM Australia, melalui platform X, menyatakan telah berbincang via telepon dengan Presiden Prabowo pada Selasa (21/4) sore untuk membahas konflik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap kawasan, termasuk dalam aspek pasokan komoditas.

“Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang membantu mengamankan pupuk tambahan bagi Australia,” kata Albanese dalam pernyataannya, Rabu.

Albanese mengatakan bahwa Australia dan Indonesia senantiasa bekerja sama demi menjamin keberlanjutan pasokan komoditas yang penting bagi kedua negara.

Di samping soal suplai komoditas, PM Australia berkata dirinya juga membahas upaya meningkatkan ketahanan rantai pasok energi untuk kedua negara dengan Presiden Prabowo.

“Hubungan yang kuat di kawasan kita jadi semakin penting daripada sebelumnya, dan kedua negara kita adalah sahabat yang paling dekat untuk satu sama lain,” demikian Albanese.

Adapun menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Selasa, Presiden Prabowo dan PM Albanese membahas disetujuinya ekspor pupuk urea buatan RI ke Australia sebesar 250.000 ton pada tahap awal dalam perbincangan mereka pada Selasa.

Ia menyebut keputusan Indonesia menyetujui ekspor pupuk mendapat apresiasi dari PM Australia, yang disampaikannya dalam panggilan telepon tersebut.

Selain Australia, pemerintah Indonesia juga merencanakan ekspor pupuk urea ke sejumlah negara lain seperti India, Filipina, Thailand dan Brasil, kata dia.

Total komitmen ekspor pupuk urea yang mencapai kurang lebih satu juta ton tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pasar global bagi produk pupuk nasional, ucap Setkab.

Berdasarkan data Menteri Pertanian, total produksi urea nasional tercatat sebesar 7,8 juta ton, sementara kebutuhan dalam negeri berada di angka sekitar 6,3 juta ton.

Dengan selisih produksi tersebut, ucap dia, pemerintah menilai ekspor masih dapat dilakukan tanpa mengganggu ketersediaan pupuk di dalam negeri.

"Langkah ini diharapkan tetap menjaga ketahanan pasokan domestik sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia di pasar global," kata Teddy, menambahkan.