HKI Desak Pemerintah: Sinkronkan Aturan Pusat-Daerah Biar Investasi Kawasan Industri Jalan

JAKARTA – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) meminta pemerintah memperkuat dukungan terhadap percepatan realisasi investasi di kawasan industri melalui penyelesaian berbagai hambatan di lapangan, mulai dari perizinan, sinkronisasi kebijakan lintas kementerian hingga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma'ruf Maulana mengatakan, pelaku kawasan industri terus menunjukkan optimisme dengan tetap melakukan ekspansi meskipun kondisi ekonomi global masih dibayangi berbagai ketidakpastian. Menurutnya, kawasan industri memiliki peran strategis sebagai penggerak sektor manufaktur sekaligus pencipta lapangan kerja.

"Kami adalah pelaku kawasan industri yang benar-benar bergerak di sektor riil. Di tengah dinamika ekonomi global, kami tetap melakukan ekspansi dan terus menghadirkan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja," ujar Akhmad Ma'ruf Maulana dalam Rapat Kerja Nasional HKI di Jakarta, Kamis (30/7).

Ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang selama ini dinilai konsisten mengawal pengembangan kawasan industri. Namun demikian, HKI berharap dukungan tersebut dapat diperkuat melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga agar berbagai investasi yang telah masuk dapat segera direalisasikan.

Menurut Akhmad, berbagai proyek strategis, termasuk yang berada dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), masih menghadapi kendala implementasi di lapangan. Karena itu, HKI mengundang sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam Rakernas sebagai forum untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai hambatan yang dihadapi investor.

"Kami membutuhkan kepastian kebijakan agar investasi yang sudah berhasil kami datangkan dapat segera direalisasikan. Hambatan di lapangan masih cukup besar sehingga diperlukan langkah-langkah konkret untuk mempercepat prosesnya," katanya.

Akhmad menjelaskan, selama ini pelaku kawasan industri aktif melakukan promosi investasi di berbagai negara bersama Kementerian Perindustrian. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai peluang investasi baru. Namun, keberhasilan menarik investasi harus diikuti dengan kemudahan realisasi agar Indonesia tetap kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Menurutnya, persaingan antarnegara ASEAN dalam menarik investasi semakin ketat. Beberapa negara bahkan terus memperpanjang berbagai insentif investasi dan mempercepat proses pelayanan sehingga menjadi daya tarik bagi investor global.

"Negara-negara tetangga bergerak sangat cepat memberikan kepastian kepada investor. Indonesia juga perlu memastikan bahwa proses realisasi investasi berlangsung lebih cepat sehingga daya saing nasional tetap terjaga," ujarnya.

Selain itu, HKI menilai sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih perlu diperkuat. Perbedaan persepsi maupun lambatnya penerbitan rekomendasi di daerah dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat percepatan investasi di kawasan industri.

Oleh karena itu, HKI berharap adanya dukungan yang lebih kuat kepada pemerintah daerah agar proses perizinan dan penerbitan berbagai rekomendasi bagi kawasan industri, termasuk kawasan berstatus PSN dan KEK, dapat dilakukan lebih cepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, HKI juga mengusulkan penguatan promosi investasi Indonesia di luar negeri melalui peningkatan dukungan pemerintah, termasuk optimalisasi peran perwakilan perdagangan maupun industri di negara-negara yang menjadi sumber utama investasi seperti Taiwan, Tiongkok, dan Hong Kong.

Akhmad menegaskan bahwa pelaku kawasan industri akan terus bergerak menangkap peluang investasi global di tengah berbagai tantangan ekonomi dunia. Momentum pergeseran investasi internasional, menurutnya, harus dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat sektor manufaktur nasional.

"Kami akan terus bergerak mencari peluang investasi. Harapan kami, seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif sehingga investasi yang masuk dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional," pungkasnya.