Intervensi SPHP Digenjot, Bapanas Klaim Harga Beras Bisa Dikendalikan, Benarkah?

JAKARTA – Menjaga stabilitas harga beras merupakan isu strategis karena beras tidak hanya menjadi komoditas pangan utama, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Fluktuasi harga beras sering kali dipengaruhi oleh kombinasi faktor produksi, distribusi, hingga dinamika pasar global.

Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi krusial sebagai penyeimbang melalui kebijakan stok, intervensi pasar, dan pengendalian distribusi.

Dari sisi pasokan, stabilitas harga sangat bergantung pada konsistensi produksi domestik. Gangguan seperti cuaca ekstrem, kenaikan biaya input, atau alih fungsi lahan dapat menekan produksi dan memicu kenaikan harga.

Sementara itu, dari sisi distribusi, inefisiensi rantai pasok dan praktik spekulasi juga berpotensi memperlebar disparitas harga antarwilayah.

Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga beras memerlukan pendekatan yang terintegrasi, mulai dari penguatan cadangan beras pemerintah, peningkatan produktivitas pertanian, hingga transparansi distribusi.

Kebijakan yang adaptif dan responsif akan memastikan harga tetap terkendali tanpa mengorbankan kesejahteraan petani, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan intervensi perberasan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga stabilitas harga beras serta memastikan pasokan tetap terjangkau bagi masyarakat di berbagai daerah Indonesia.

"SPHP beras di tahun 2026 kita targetkan sebanyak 828 ribu ton. Jadi beras SPHP ini menjadi instrumen sangat penting untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga," kata Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Sutanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis (16/4).

Dia menyampaikan, harga beras secara nasional terpantau masih cukup terkendali. Meski fluktuasi masih terjadi, namun tetap terkendali. Pemerintah konsisten menjalankan berbagai program intervensi perberasan dengan menggelontorkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam analisis Bapanas terhadap data kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Badan Pusat Statistik (BPS) minggu kedua April, beras dilaporkan ada kenaikan IPH pada 83 kabupaten/kota secara nasional.

Dari total itu, hanya 41 kabupaten/kota yang alami kenaikan IPH beras dan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk kenaikan IPH yang melebihi HET beras medium terjadi di 19 provinsi.

Adapun Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota yang alami kenaikan IPH melebihi HET beras medium di 5 sampai 6 kabupaten/kota.

Untuk itu, Bapanas telah meminta Perum Bulog untuk memacu realisasi penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.

Selain itu, program bantuan pangan beras sebagai bantalan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan juga dapat menstabilkan kondisi perberasan.

"Jadi Bulog agar segera untuk mempercepat realisasi beras SPHP, sehingga dapat berlangsung lebih kencang," ucapnya.