Ketahanan Pangan Diperkuat Rp195,3 Triliun, Mampukah Harga Pangan Ikut Stabil?

JAKARTA – Kenaikan anggaran program ketahanan pangan tahun depan menunjukkan pemerintah ingin memperkuat fondasi pasokan pangan sekaligus mengantisipasi risiko produksi dan gejolak harga.

Tambahan anggaran dapat menjadi ruang untuk memperbaiki irigasi, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat cadangan pangan.

Namun, tantangannya adalah memastikan anggaran benar-benar mendorong produksi dan kesejahteraan petani, bukan sekadar memperbesar belanja tanpa dampak nyata terhadap ketahanan pangan nasional.

Pemerintah menetapkan alokasi anggaran program ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

“Anggaran ketahanan pangan tetap tinggi di Rp195,3 triliun,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat.

Alokasi anggaran itu mengalami pertumbuhan sebesar 2,3 persen bila dibandingkan proyeksi (outlook) pada APBN 2026 sebesar Rp190,9 triliun.

Kebijakan ketahanan pangan salah satunya diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pangan, misalnya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Anggaran juga digunakan untuk menjaga stabilitas dan pasokan harga pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, menguatkan ketahanan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta menopang kedaulatan pangan secara bertahap.

Adapun secara rinci, anggaran rencananya disalurkan untuk pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta, cetak sawah seluas 100.000 hektare, optimasi lahan pertanian seluas 200.000 hektare, serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) prapanen subsektor tanaman pangan sebanyak 23.528 unit.

Kemudian, revitalisasi lahan garam seluas 616 hektare, pengembangan jaringan irigasi seluas 55.765 hektare, pengembangan bendungan (on going) sejumlah 14 unit, serta peningkatan fasilitas bagi 400 kampung nelayan.

Pemerintah juga berencana menyalurkan anggaran ketahanan pangan untuk penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan kepada 5.000 orang, serta gerakan pangan murah kepada 38 kelompok masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan defisit dalam RAPBN 2027 ditargetkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dari APBN 2026 yang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.

Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.426 triliun, naik dari Rp3.153,6 triliun pada APBN 2026. Sementara belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun, atau naik dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026.