Pemerintah Harus Berani Benahi Akar Persoalan di Sektor Riil

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa ketahanan ekonomi nasional hanya dapat dibangun jika Indonesia berani membenahi akar persoalan sektor riil, bukan sekadar mengatasi dampaknya di hilir sehingga investasi dan lapangan kerja semakin terbuka.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam keterangan yang terkonfirmasi di Jakarta, Kamis (13/8) mengatakan jika sungguh-sungguh mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK), maka semua pemangku kepentingan tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. “Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya,” kata Shinta.

Apalagi, di tengah terpecahnya dunia menjadi blok-blok ekonomi dan politik yang berbeda, dengan aturan, standar, dan kepentingan yang beragam, perubahan kebijakan perdagangan, disrupsi rantai pasok, serta volatilitas energi dan komoditas, pembenahan sektor riil menjadi fondasi utama memastikan ekonomi tetap tangguh dan menciptakan sumber pertumbuhan baru.

Menurut Shinta, dunia usaha nasional harus terus memperkuat kemampuan beradaptasi dan menjaga daya saing di tengah perubahan lanskap ekonomi global.

Pada saat yang sama, dunia usaha masih menghadapi berbagai persoalan struktural di dalam negeri, antara lain tingginya biaya produksi, tantangan memperoleh bahan baku, mahalnya biaya logistik dan energi, birokrasi dan regulasi yang belum sepenuhnya efisien, produktivitas tenaga kerja, serta dinamika pasar yang terus berubah.

Untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional membutuhkan respons yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menyelesaikan akar persoalan yang mempengaruhi investasi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Setiap hambatan berusaha yang tidak terselesaikan akan memutus multiplier effect yang seharusnya dapat menciptakan investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja. Karena itulah PHK sesungguhnya hanyalah ujung dari persoalan yang telah lama bermula dari isu di hulunya,” kata Shinta dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo XXXV 2026 di Makassar.

Peringatan Penting Pemerintah

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Fitra, Badiul Hadi, menilai pernyataan Apindo merupakan peringatan penting bagi pemerintah. “Pernyataan Apindo tentang perlunya membenahi akar persoalan sektor riil harus menjadi fokus pemerintah dan menjadi agenda utama terutama dalam RAPBN 2027. Karena ketahanan ekonomi tidak cukup dibangun melalui stimulus, tetapi melalui perbaikan fondasi produksi dan investasi,” kata Badiul.

Menurutnya, Presiden akan segera menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus Nota Keuangan RAPBN 2027. Karena itu pemerintah perlu menjawab satu pertanyaan mendasar.

“Apakah APBN mampu mengatasi hambatan sektor riil sekaligus menciptakan pekerjaan berkualitas? Target pertumbuhan harus memiliki hubungan nyata dengan investasi, produktivitas, dan kesejahteraan,” katanya.

Badiul menyoroti target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yakni pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5 persen, penciptaan 2,57 hingga 3,49 juta lapangan kerja baru, serta peningkatan pekerjaan formal menjadi 40,81 persen.

“Target itu tidak boleh berhenti sebagai indikator makro. Anggaran harus dirancang untuk memastikan target tersebut benar-benar tercapai dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah kata Badiul perlu menjadikan debottlenecking sebagai agenda fiskal. Beberapa hal yang harus dibenahi antara lain biaya logistik, kepastian energi, kualitas SDM, akses pembiayaan, infrastruktur, regulasi, dan iklim investasi. Hambatan-hambatan tersebut jelasnya langsung menentukan kemampuan sektor riil berkembang dan menyerap tenaga kerja,” katanya.

Dia juga menyoroti data Apindo terkait 60 persen tenaga kerja di sektor informal dan dominasi pengangguran dari generasi muda.

“Artinya, tantangan RAPBN 2027 bukan sekadar menciptakan pekerjaan, tetapi memastikan pekerjaan tersebut produktif, formal, layak, dan berkelanjutan,” jelasnya.