Kawal Pengawasan Obat dan Makanan demi Mendukung Masyarakat

Sedangkan pengawalan standar keamanan pada industri pangan nasional sendiri sangat krusial dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen menuju visi Indonesia Emas 2045. Pengawasan yang efektif tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan, tetapi juga melalui kemitraan antara pemerintah dan industri.

Dengan keterbukaan dan komitmen perbaikan berkelanjutan, kita membangun kepercayaan konsumen sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat

Bagaimana dengan isu penyalahgunaan penjualan obat seperti Tramadol yang marak saat ini?

Pihak BPOM sedang melakukan investigasi terkait dugaan penjualan tramadol secara bebas di kios-kios, dan akan menindak tegas perihal penyalahgunaan obat tersebut.

Tramadol itu masuk menurut keputusan, Peraturan Badan POM nomor 21 itu adalah obat-obat tertentu. Obat-obat tertentu adalah obat-obat keras tapi umum digunakan, misalnya penurun rasa sakit, menghilangkan rasa lelah, dan sebagainya. Tramadol sendiri berfungsi sebagai antiinflamasi, antinyeri, tapi banyak disalahgunakan.

Laporan masyarakat terkait tramadol yang dijual bebas di masyarakat sudah menjadi atensi BPOM dan saat ini sedang diinvestigasi dan dalam waktu dekat saya kira kita lakukan penindakan.

Lalu mengenai pengawasan BPOM terhadap MBG-Kopdes Merah Putih?

Pihak BPOM akan menargetkan penambahan 17 Unit Pelaksana Tugas (UPT) pada 2026 guna menyukseskan program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.

Saat ini pihak BPOM baru memiliki 83 unit, dari sebelumnya 76 unit pada 2025. Penambahan 17 unit tersebut akan menggenapi UPT menjadi 100.

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 115 tentang Program Makan Bergizi Gratis, BPOM adalah yang berwewenang mengawasi keamanan makanan yang disajikan. Kalau unit pelaksana teknis kita jumlahnya hanya seperti sekarang, kita agak kewalahan mengawasi yang jumlahnya 30 ribuan lebih dapur atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Selain itu ada sekitar 83 ribu Koperasi Desa Merah Putih. Dari angka tersebut, sekitar 54 ribu memiliki apotek atau toko obat. 54 ribu itu kalau kita tidak awasi kan cukup menjadi masalah suatu ketika, oleh karena itu Badan POM sangat layak menambah jumlah.

Lalu langkah yang telah ditempuh BPOM dalam mengedukasi UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya?

BPOM baru-baru ini telah meluncurkan buku saku tentang uji produk untuk mengedukasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kualitas produknya.

Saat ini Indonesia memiliki sekitar 65,5 juta UMKM, dan UMKM berkontribusi sekitar 61,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) serta menyerap sekitar 119 juta tenaga kerja. Dari 65,5 juta UMKM itu, sekitar 4,2 juta adalah UMKM pangan, obat-obatan, serta kosmetik.

Dari 4,2 juta itu, yang BPOM baru sempat layani baru sekitar 1,7 juta. Berarti masih ada 3 juta lebih yang belum kita sentuh dan semua itu adalah tanggung jawab besar bagi kami.