Realisasi Belanja Tidak Optimal, Ekonomi RI Lebih Buruk dari yang Dibayangkan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengatakan, Pemerintah sepertinya sengaja menahan realisasi belanja untuk jaga defisit APBN. Bukan karena persoalan teknis tapi pemerintah pusat butuh ketersediaan anggaran terutama tunai untuk belanja awal tahun.

“Masalahnya uang untuk dibelanjakan itu kan sebagian dari utang. Akibatnya, kalau tidak terserap, bayar bunga utangnya jalan terus sementara ada iddle money yang harusnya produktif ke ekonomi. Khawatir risiko belanja tidak terserap membuat fungsi APBN untuk dorong ekonomi jadi terbatas,” ungkap Bhima.

Fenomena itu papar Bhima, tak terlepas dari beban pembayaran utang dan bunga yang terus meningkat, yang berimbas pada kemampuan pemerintah membiayai penanggulangan bencana.

“Beban bunga utangnya 550 triliun rupiah, yang harusnya digunakan untuk bencana jadinya tersedot untuk bayar bunga utang,” katanya.

Persoalan Klasik

Pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi, mengatakan realisasi belanja negara yang baru mencapai 82,5 persen hingga akhir November 2025 patut mendapat perhatian serius. Sisa anggaran sebesar 616,4 triliun rupiah yang harus dibelanjakan dalam waktu kurang dari satu bulan menunjukkan persoalan klasik dalam pengelolaan fiskal Indonesia, yakni penumpukan belanja di akhir tahun (end-year spending) yang berulang hampir setiap tahun.

Dia menyebut sejumlah catatan, pertama rendahnya serapan belanja hingga November mengindikasikan lemahnya perencanaan dan eksekusi anggaran. “Jika sejak awal tahun belanja tidak berjalan sesuai rencana, maka dorongan untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun berpotensi mengorbankan kualitas belanja,”terang Badiul.

Dalam situasi seperti itu, orientasi belanja sering bergeser dari pencapaian output dan outcome menjadi sekadar penyerapan, demi menghindari sanksi administratif atau stigma kinerja rendah.

Selain itu, tekanan untuk membelanjakan 616,4 triliun rupiah dalam waktu singkat berisiko meningkatkan inefisiensi dan pemborosan. Pengalaman tahun tahun sebelumnya menunjukkan bahwa belanja yang dikebut di akhir tahun rawan pada praktik pengadaan yang kurang kompetitif, penunjukan langsung yang tidak optimal, serta proyek proyek dengan manfaat publik yang minim. Bahkan berpotensi terjadi korupsi.

“Saya melihat ini bukan sekadar soal cepat atau lambatnya belanja, melainkan soal apakah belanja tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan. Situasi ini mencerminkan masalah struktural dalam desain APBN, terutama pada belanja K/L dan belanja modal,”paparnya.