5.000 KPM Kota Madiun Menerima Bantuan Langsung Tunai Tambahan

Madiun - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur (Jatim) menyebutkan sebanyak 5.000 keluarga penerima manfaat (KPM) menerima bantuan langsung tunai (BLT) tambahan yang mulai disalurkan oleh pemerintah pusat. 

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun Heri Suwartono di Madiun, Selasa mengatakan bahwa saat ini proses verifikasi data penerima sedang berlangsung.  

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dicairkan untuk BLT tambahan. Sementara, untuk BLT reguler, sejauh ini berjalan aman dan lancar," ujar Heri.

Menurutnya BLT tambahan yang dicairkan adalah untuk periode Oktober-Desember. Nominalnya tiap KPM mencapai Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan yang disalurkan sekaligus sehingga menerima sebesar Rp900 ribu.  

Ia menegaskan bahwa pemerintah melakukan penyaringan ketat terhadap calon penerima manfaat tersebut. Di sejumlah daerah, banyak penerima bantuan sosial (bansos) yang dicoret karena terindikasi terlibat judi daring (judol) atau memiliki cicilan barang mewah.  

Sebab, data tersebut terhubung dengan sistem nasional telah menyandingkan data dengan PPATK dan instansi lain. Selain itu, data penerima juga disinkronkan dengan aplikasi BKN. Penerima yang diketahui memiliki keluarga berstatus ASN, TNI, atau Polri otomatis dihapus dari daftar. Begitu pula warga yang tercatat melakukan transaksi belanja berlebihan di marketplace.

Di Kota Madiun sendiri, jumlah penerima manfaat yang diblokir tidak sampai 100 orang. Heri menyebut penyesuaian data dilakukan berdasarkan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).  

Seperti diketahui, pemerintah menggulirkan penambahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi nasional.

Program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan (Oktober-Desember 2025), yang disalurkan sekaligus senilai Rp900 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM).

Secara nasional, BLT tambahan tersebut ditargetkan menjangkau 35,49 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 140 juta jiwa, dengan asumsi satu keluarga terdiri atas empat anggota.

Sasaran program ditetapkan berdasarkan data desil 1 hingga 4 Sensus Ekonomi Nasional, yang mewakili kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.