Hati-hati Modus Penipuan Baru Sasar Pensiunan, TASPEN Imbau Peserta Waspada!

JAKARTA - PT TASPEN (Persero), sebagai badan usaha milik negara (BUMN), yang menyelenggarakan program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat negara, mengimbau seluruh peserta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan maraknya penggunaan layanan digital, oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan tindakan penipuan dengan menyasar peserta pensiun yang rentan dalam aktivitas digital.

TASPEN menerima sejumlah laporan dari peserta tentang penipuan melalui pesan instan, telepon, atau surat elektronik yang mengatasnamakan TASPEN.

"Modus penipuan yang teridentifikasi saat ini berpotensi besar mencuri data pribadi dan membobol rekening peserta," kata Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto di Jakarta, Selasa.

Beberapa modus penipuan yang tengah beredar di antaranya:

1. Berita mengenai penyaluran pensiun hanya melalui Kantor Pos

Informasi yang menyatakan bahwa penyaluran pensiun hanya dilakukan melalui Kantor Pos adalah tidak benar. Saat ini, TASPEN bekerja sama dengan 44 mitra bayar yang terdiri dari 43 perbankan dan 1 Kantor Pos.

Seluruh mitra bayar ini dipilih secara selektif untuk memberikan layanan terbaik dan setara bagi seluruh penerima manfaat.

Dengan jaringan yang luas dan sistem layanan yang andal, peserta TASPEN memiliki keleluasaan untuk memilih mitra bayar sesuai kebutuhan dan kenyamanan masing-masing.

2. Penipuan dengan modus verifikasi dan pembaruan data peserta

Penipu menghubungi peserta dengan mengaku sebagai karyawan TASPEN dan meminta peserta melakukan pembaruan data pribadi.

Biasanya, pelaku menyertakan tautan digital yang dikirimkan melalui WhatsApp, SMS, atau saluran komunikasi lain.

Jika diklik, tautan tersebut dapat mengarahkan peserta ke situs palsu yang menyerupai tampilan aplikasi resmi TASPEN dan merekam data pribadi seperti nomor rekening, NIP, NIK, hingga PIN atau OTP.

3. Penipuan melalui janji kenaikan tunjangan pensiun atau bonus dividen.