Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kebutuhan 4 Juta Ton Beras Program MBG Harus dari Produksi Dalam Negeri

13 Rabu, 05 Mar 2025, 01:10 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Kebutuhan 4 Juta Ton Beras Program MBG Harus dari Produksi Dalam Negeri Kebutuhan 4 Juta Ton Beras Program MBG Harus dari Produksi Dalam Negeri Doc: antara
Ket. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Indonesia membutuhkan setidaknya empat juta ton beras untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan target penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa semakin banyak penerima manfaat yang diikutsertakan dalam program tersebut, semakin banyak pula bahan baku yang dibutuhkan untuk makanan yang didistribusikan kepada para pelajar di sekolah.

“Jika kita ingin memberi makan 82,9 juta orang, kita membutuhkan sekitar 4 juta ton beras,” kata Zulkifli dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (4/3).

Terkait bahan baku, Hasan menyatakan setiap daerah memiliki kebutuhan dan ketersediaan bahan yang berbeda-beda. Misalnya, daerah di Jawa membutuhkan ayam dalam jumlah yang besar untuk program tersebut, sedangkan daerah lain membutuhkan ikan.

Program MBG menjadi prioritas utama pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya pelajar sekolah, di 38 provinsi di Indonesia.

Produksi Dalam Negeri

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan dengan kebutuhan baku yang begitu banyak dan anggaran yang begitu besar, maka seharusnya sumber bahan bakunya tidak boleh dari impor tetapi hasil produksi sendiri.

“Bahan baku harus dari dalam negeri, gunakan pangan lokal dan pangan hasil produksi sendiri,” kata Esther.

Dia pun mendorong agar Pemerintah mengutamakan kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan petani lokal sebagai pemasok bahan baku agar multiplier effect program makan bergizi gratis semakin luas.

Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah lainnya yaitu upaya efisiensi anggaran, Esther mengusulkan agar anggaran program makan bergizi gratis diimplementasikan secara bertahap.

“Tahap pertama khusus untuk daerah stunting, tahap dua daerah miskin.

Kemudian, tahap ketiga daerah remote area, dan tahap selanjutnya baru daerah lainnya. Tetapi harus ada evaluasi setiap tahap,” kata Esther.

Berikan Akreditasi

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan meminta lembaga independen seperti IDSurvey dan Sucofindo untuk memberikan akreditasi terhadap program makan bergizi gratis.

“Kami kejar akreditasi agar menjaga mutu dan kualitas,” kata Dadan.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Advertisement
rectangle-detail-top-mobile
Advertisement
idbuild web detail
Megapolitan
Layanan Kesehatan Terintegr...
Nasional
Para Pekerja Juga Berhak Me...

Pergerakan Harga Emas Hari Ini

1 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Rona
Pergerakan Harga Emas Hari Ini

PDIP Keluarkan Kriteria Calon Wapres

1 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
PDIP Keluarkan Kriteria Cal...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

13 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +