Anggaran Rp16,6 Triliun, KKP Kebut 6 Program Raksasa Prabowo, Dari Kampung Nelayan Sampai Swasembada Garam

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan enam Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027 yang menjadi Direktif Presiden Prabowo akan menjadi mesin utama untuk mewujudkan kedaulatan pangan biru dan mengerek kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, enam program tersebut adalah penugasan langsung Presiden untuk mengakselerasi target pembangunan nasional.

“KKP mendapat penugasan Direktif Presiden untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan kedaulatan pangan melalui enam program prioritas nasional,” ujar Trenggono saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9).

Adapun enam program prioritas tersebut adalah:

1. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 1.000 lokasi, dengan target 5.000 lokasi pada 2029.

2. Revitalisasi tambak budi daya ikan di Pantura Jawa seluas 5.500 hektare, target 14.000 hektare pada 2029.

3. Modeling dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektare.

4. Budi Daya Ikan Darat Tematik di 10.000 lokasi, target 40.000 lokasi pada 2029.

5. Modernisasi kapal ikan sebanyak 950 unit, target 4.582 unit pada 2029.

6. Pembangunan pergaraman nasional untuk swasembada garam seluas 2.000 hektare.

Trenggono berkomitmen menjalankan amanah tersebut untuk mendukung program prioritas Presiden, utamanya swasembada pangan dan pertumbuhan ekonomi.

“Keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan perencanaan yang baik, sinergi lintas sektoral, dan prinsip penganggaran yang berorientasi pada hasil,” tutur Trenggono.

Untuk menopang ambisi tersebut, pagu anggaran KKP Tahun 2027 ditetapkan tetap sebesar Rp16,65 triliun. Sebesar Rp13,73 triliun atau 82,45 persen dialokasikan khusus untuk belanja Program Prioritas Nasional/Direktif Presiden, program ekonomi biru, serta pelayanan publik.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyatakan dukungan penuh terhadap alokasi anggaran tersebut.

“Komisi IV DPR RI mendukung alokasi anggaran KKP tersebut untuk dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, terukur, tepat sasaran, dan tepat waktu. Mengingat anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia,” ujar Titiek.