25 Daerah Berpotensi Keluar dari Kategori Daerah Tertinggal
Selasa, 25 Jun 2024, 01:05 WIB | Oleh: Muhamad Ma'rup
Doc: Koran Jakarta/M Fachri
JAKARTA - Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sorni Paskah Daeli, mengatakan ada sebanyak 25 daerah berpotensi keluar dari kategori daerah tertinggal (DT). Adapun total daerah yang mesti entas dari daerah tertinggal yaitu 62 daerah.
"Berdasarkan nilai Indeks Daerah Tertinggal tahun 2023, terdapat 25 Daerah yang telah memenuhi nilai ambang batas (60%) dan layak mendapatkan predikat DT Potensi Entas," ujar Sorni dalam taklimat media, di Jakarta, Senin (24/6).
Dia menerangkan, 25 daerah sudah memenuhi target RPJMN 2020-2024. Meski demikian perlu dilakukan pemantauan faktual di lapangan sebelum ditetapkan menjadi DT Entas melalui Keputusan Menteri Desa PDTT.
"Makanya ini kan sebenernya belum resmi juga, baru penetapannya di tahun 2025. Tapi indikasi ke arah itu sudah kelihatan karena tim sudah menilai, sudah ada nilai-nilainya," jelasnya.
Berbagai Tantangan
Sorni mengungkapkan, ada berbagai tantangan terkait pembanguan daerah tertinggal. Menurutnya, salah satu penyebab daerah tertinggal adalah sulitnya pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan.
Dia menambahkan, kondisi geografis di daerah tertinggal saat ini sulit diakses melalui jalur darat. Padahal, menurutnya, ketika ada akses jalan, dengan sendirinya perekonomian akan terbangun.
"Kendala utama sebenernya adalah pembangunan infrastruktur khususnya di Indonesia timur seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, itu di situ. Nah daerahnya susah," katanya.
Terkait adanya transisi kepala daerah, menurutnya hal tersebut tidak berpengaruh signifikan. Meski beberapa penjabat daerah tidak memiliki visi dan tidak leluasa dalam penganggaran, tapi para birokrat di tingkat daerah tetap menjadi pelaksana.
"Jadi apakah dia pejabat sementara, memang sih ada kendala kalau pejabatnya dari Jakarta misalnya. Kan rata-rata pejabat dari Kemendagri yang menjadi kepala daerah di sana untuk Pj-nya. Ketika masa yang ini, kan belum tau lapangan, belum tahu orang-orang yang melakukan, birokratnya seperti apa. Jadi hambatannya hanya di situ," ucapnya.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!