Dana Cadangan, Pramono Usul Rp4,6 Triliun

JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengusulkan penyimpanan dana cadangan daerah senilai Rp 4,6 triliun guna menjaga kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tetap sehat.

“Dana cadangan kemarin kami sudah sampaikan di dalam rapat paripurna dengan DPRD. Kenapa harus ada dana cadangan? Ini merupakan tindak lanjut dari undang-undang dan juga peraturan pemerintah untuk mengatur supaya masing-masing Pemerintah Daerah itu mempunyai dana cadangan. Dan Pemerintah DKI Jakarta mengatur Rp4,6 triliun,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).

Lebih lanjut Pramono menjelaskan, angka Rp4,6 triliun tersebut salah satunya mengacu pada rata-rata sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang dimiliki Jakarta. 

Besaran Rp4,6 triliun bisa digunakan jika sewaktu-waktu pemerintah daerah membutuhkan anggaran untuk kebutuhan tertentu.

“Kenapa itu? Karena itu rata-rata dari SiLPA yang ada dan juga kalau diperlukan dalam tahap awal,” jelas Pramono.

Dengan APBD Jakarta yang saat ini berada di kisaran Rp80 triliun, Pramono menilai dana cadangan Rp4,6 triliun dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebutuhan anggaran.

Pramono berharap, dengan adanya dana cadangan pengelolaan APBD Jakarta lebih terencana. Ia ingin pengelolaan keuangan Jakarta menjadi contoh bagi daerah lain, terutama dari sisi transparansi dan perencanaan anggaran.

“Sehingga dengan demikian saya pengin banget bahwa Jakarta menjadi role model, contoh sebuah provinsi yang pengaturan APBD-nya transparan, terbuka, dan kemudian sehat sekali. Itu kami lakukan begitu,” ungkap Pramono.