Transformasi Polri perlu Diukur dari Kepastian Penanganan Laporan Masyarakat

JAKARTA - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat fit and proper test di Komisi III DPR RI memaparkan enam program prioritas untuk transformasi Polri ke depan.

Dari keenam program prioritas yang disampaikan, agenda ketiga yaitu komitmen untuk memperkuat pelayanan publik mendapat perhatian dari masyarakat. Penguatan pelayanan Polri kata Suyudi harus bergeser dari sekedar memenuhi prosedur menjadi memenuhi kebutuhan warga dengan cara mudah diakses, cepat, terintegrasi, transparan, terukur, dan inklusif.

Dia menegaskan struktur internal Polri tidak boleh membebani masyarakat dan digitalisasi harus menutup ruang pungli. Polri, kata dia, harus tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain pelayanan publik agenda keempat juga sangat penting karena menyangkut penguatan penegakan hukum. Suyudi yang setahun terakhir itu menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) berharap ukuran keberhasilan bergeser dari banyaknya perkara menjadi kualitas penanganan dengan tepat, sah, berbasis bukti, kepastian, dan keadilan.

Menanggapi program prioritas Polri ke depan, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Ketahanan Nasional di Sekolah Pascasarjana UGM, Prof Armaidy, mengapresiasi gagasan Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto yang ingin membenahi kepolisian mulai dari hal sederhana.

Menurut dia, membangun kebiasaan kerja yang baik merupakan langkah mendasar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Menurut Armaidy, pendekatan sederhana tersebut menyentuh persoalan mendasar kepolisian, yakni kebiasaan dalam budaya organisasi dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Persoalan Polri merupakan cerminan persoalan masyarakat secara keseluruhan sehingga pembenahannya membutuhkan reformasi yang mendasar.

Gagasan membangun kebiasaan yang baik, perlu diterapkan dalam pelayanan di tingkat Polres dan Polsek. Urusan masyarakat yang sederhana harus dapat diselesaikan dengan mudah, tanpa diperlambat oleh aparat maupun prosedur internal.

Perubahan kebiasaan tersebut menjadi jalan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap efektivitas penegakan hukum. Karena itu, tolok ukur kinerja kepolisian perlu beralih dari sekadar indikator administratif menuju hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Membuka Diri

Selain membangun kebiasaan kerja yang baik, Polri perlu membuka diri terhadap pengawasan eksternal. Menurut Armaidy, pengawasan penting karena polisi memiliki kewenangan diskresi, yakni ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas.

Ia mengaitkan kebutuhan pengawasan itu dengan sejarah kelembagaan Polri yang pernah berada dalam satu organisasi bersama TNI dan memiliki rantai komando yang kuat. Penggunaan diskresi perlu ditopang kebiasaan kerja yang baik serta pengawasan agar dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai keberhasilan transformasi Polri perlu diukur dari kepastian penanganan laporan masyarakat dan pertanggungjawaban aparat. Pembenahan struktur organisasi serta digitalisasi pelayanan harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan warga.

Menurut Hardjuno, penguatan Polres dan Polsek perlu disertai standar penanganan laporan yang jelas. Masyarakat harus dapat mengetahui siapa yang menangani laporannya, perkembangan pemeriksaan, serta alasan apabila perkara tidak dilanjutkan. Kepastian tersebut diperlukan agar warga tidak bergantung pada kedekatan pribadi dengan aparat untuk mendapatkan pelayanan.

“Ukuran keberhasilan pembenahan juga perlu mencakup penanganan laporan terhadap anggota polisi. Profesionalitas institusi akan diuji ketika kepolisian harus memeriksa aparatnya sendiri dan memastikan pelapor memperoleh perlindungan dari intimidasi,” kata Hardjuno.