Megawati Minta Kawasan Asean Bangun Ketahanan Pangan

SELANGOR - Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendorong agar negara-negara di Asean berkolaborasi untuk membangun ketahanan pangan di tengah krisis pemanasan global dan konflik geopolitik dunia.

Saat menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka penganugerahan gelar doktor honoris causa dari Universitas Tun Abdul Rahman (UTAR) Malaysia pada Senin (2/10), Megawati sempat menyinggung soal akibat krisis iklim yang dipicu pemanasan global dan situasi geopolitik, seperti perang Russia-Ukraina.

"Makanya mengapa tadi saya memberikan usulan untuk awal mula, Asean sebagai bagian Asia, untuk bisa berkolaborasi, bukan hanya dalam rangka untuk saling berdiskusi, tapi juga melakukannya dalam sebuah kenyataan," kata Megawati.

"Sebagai sebuah contoh, penghasil beras itu Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja. Yang menurut saya akan mulai sulit untuk melakukan ekspor. Karena masing-masing negara pasti sekarang ini berupaya untuk berasnya bagi kemaslahatan di internal dulu (dikonsumsi sendiri)," ujarnya.

Sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati mengaku sudah berbicara tentang upaya untuk membangun ketahanan pangan itu dengan Presiden Joko Widodo.

Ketahanan pangan, menurut dia, tak bisa dilakukan seketika sehingga upaya untuk mencapainya harus dikerjakan sejak awal dan tidak bisa ditunda.

Dia menambahkan bahwa ada berbagai hal lain yang harus disiapkan terkait isu ketahanan pangan. Misalnya, kata Megawati, soal jumlah produksi beras yang cukup bagi sebuah negara untuk konsumsi dalam negeri.

Pendekatan Transformasi

Megawati dalam orasinya mengatakan transformasi sosial bangsa Indonesia menggambarkan sebuah strategi untuk menjadi negara maju yang juga memikirkan dunia.

Dia menyampaikan lima poin tentang pendekatan yang harus terus dilakukan Bangsa Indonesia untuk mencapainya.

Poin pertama, ia mengatakan Falsafah Pancasila sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno pada pidato lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945, harus tetap menjadi dasar sistem pemerintahan negara, yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, pertahanan dan keamanan hingga sistem pendidikan.

Kedua, pentingnya penyusunan Roadmap Blueprint Pembangunan masa depan.

"Ini yang kami sebut Pola Pembangunan Semesta dan Berencana, baik dalam perspektif 25 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun depan," katanya.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara progresif dan berkelanjutan bagi peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan kemampuan bangsa untuk berdikari.