Penelitian Terbaru Ungkap Insiden Bunuh Diri di Indonesia Bisa Empat Kali Lebih Tinggi dari Data Resmi

"Daripada kita tetap bersikukuh dengan yang diagnosis yang benarnya terus orang tersebut tidak dapat bantuan BPJS kan kasihan... Ya apa boleh buat kita menempuh jalan itu karena bagaimanapun formularium obatnya bisa sama. Makanya kita selalu melakukan promosi juga ke para pembuat kebijakan. Sebenarnya bahwa ini sistemnya harus ganti," ujar dia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa percobaan bunuh diri tidak dijamin oleh BPJS berdasarkan Perpres no. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Kalau dari logikanya karena itu mencelakai diri dengan sengaja, meskipun kita masalahnya itu bukan soal motifnya tapi diatur dalam peraturan presiden jadi kita tidak boleh melanggar itu," kata Ghufron.

Namun ia menekankan bahwa BPJS menjamin perawatan orang dengan masalah kejiwaan yang mengalami indikasi medis, bahkan biaya konsultasi dalam keadaan stabil pun dijamin. "Oleh karena itu perlu kalau diusulkan di situ revisi dari peraturan presiden," ujar dia.

Direktur Kesehatan Jiwa di Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan drg Vensya Sitohang mengatakan Kemenkes sedang melakukan advokasi agar tindakan melukai diri dianggap sebagai akibat dari suatu gangguan jiwa, sehingga percobaan bunuh diri dapat ditanggung oleh JKN.

Revisi Perpres tentang BPJS Kesehatan masih dalam proses, kata Vensya seraya menerangkan bahwa pencegahan bunuh diri termasuk dalam agenda transformasi kesehatan yang lebih luas yang dicetuskan oleh Menteri Kesehatan Budi G Sadikin. Agenda tersebut mencakup transformasi layanan primer dan layanan rujukan.

Salah satu programnya yang terkait upaya pencegahan tindakan bunuh diri yaitu skrining kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti Puskesmas.

"Deteksi dini, skrining, dan sebagainya tentu menjadi pilar yang utama untuk bisa diberikan kepada masyarakat, khususnya melalui FKTP ataupun pelayanan primer," kata Vensya.

Ia menambahkan, sejumlah rumah sakit jiwa yang berada di bawah pengelolaan Kemenkes sudah menyediakan layanan hotline untuk dukungan psikososial. Contohnya RSJ Marzoeki Mahdi Bogor dan RSJ Soeharto Heerdjan Jakarta.

Selain itu, Kemenkes juga mengatakan melakukan upaya promotif dan preventif seputar kesehatan kepada anak-anak muda khususnya pada kelompok anak usia sekolah dan remaja.

Di antaranya, program pencegahan bunuh diri bagi siswa sekolah - dilaksanakan bekerja sama dengan UNICEF - serta program yang disebut Kampus Sehat, promosi kesehatan jiwa pada mahasiswa.

Kemenkes juga telah meratifikasi untuk melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu dengan komitmen menurunkan angka kejadian bunuh diri sebesar sepertiga pada tahun 2030.

"Hal yang diinginkan di pengembangan model ini adalah bagaimana mereka bisa terhindar dari masalah kesehatan jiwa, sehingga yang dikembangkan adalah upaya promotif-preventifnya supaya mereka bisa meningkatkan taraf kesehatan jiwanya dan, untuk yang sedang dalam faktor risiko, bisa terhindar dari timbulnya masalah-masalah kesehatan jiwa yang pada akhirnya bisa menjadi percobaan bunuh diri," pungkas Vensya. BBC/I-1