Penelitian Terbaru Ungkap Insiden Bunuh Diri di Indonesia Bisa Empat Kali Lebih Tinggi dari Data Resmi

"Orang mungkin mikir 'ah ini isu kecil dibandingkan kemiskinan, dibandingkan bagaimana menyejahterakan masyarakat, atau meningkatkan ekonomi' ... tetapi perlu diingat, apalagi setelah ada covid, kita tahu bahwa kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa semakin besar dan risikonya akan semakin tinggi kalau tidak ditangani sejak awal," ungkap dia.

Hambatan Struktural

Tabu dan kesadaran seputar bunuh diri juga berkaitan dengan hambatan struktural, kata Sandy.

Hingga saat ini belum ada standarisasi cara merekam data bunuh diri di rumah sakit, dengan kebijakan privasi yang memadai untuk isu sesensitif ini.

"Kita tahu kalau orang melaporkan ada kejadian bunuh diri itu lebih banyak stigma sosialnya, maka yang perlu dilakukan adalah yang mengumpulkan data itu perlu dilatih untuk menangani situasi seperti itu, misalnya orang orang yang terlibat dalam registri sistemnya," kata Sandy.

Lalu, ada problem bahwa luka akibat percobaan bunuh diri tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional.

Indonesia Case-Based Groups (INA-CBGs), daftar diagnosis yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, mencakup berbagai masalah kesehatan jiwa. Namun, bunuh diri masih dianggap sebagai tindakan melukai diri sendiri sehingga tidak ditanggung.

Hambatan ini membuat beberapa psikolog kadang-kadang 'memoles' sedikit diagnosis supaya pasiennya dapat mengakses jaminan kesehatan, kata juru bicara Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Annelia Sari Sani.

Misalnya, orang yang depresi dengan pikiran bunuh diri jadi didiagnosis sebagai "psikotik dengan depresi" supaya obat anti depresannya ditanggung BPJS. Padahal, depresi dan psikotik adalah dua jenis gangguan yang berbeda.

Hal itu terpaksa dilakukan, imbuh Anne, karena orang-orang yang depresi dengan pikiran bunuh diri biasanya menderita kondisi yang melumpuhkan, sehingga kesulitan untuk bekerja, belajar, dan bersosialisasi.

"Nah karena diagnosisnya diganti tentu pelaporannya, jadinya 'nggak bunyi' kan bahwa ini adalah depresi dengan suicidal thought," kata Anne.

Maka tak heran, imbuhnya, bila angka psikotik atau skizofrenia di Indonesia meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), yang terakhir kali dilakukan Kemenkes pada 2018, mencatat prevalensi skizofrenia/psikosis di Indonesia meningkat jadi 6,7 persendari 1,7 persen yang dicatat pada Riskesdas sebelumnya di tahun 2013.