Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Kemenbud Targetkan Seribu Cagar Budaya Nasional pada 2026

📅 Selasa, 23 Jun 2026, 15:23 WIB | Oleh:
Kemenbud Targetkan Seribu Cagar Budaya Nasional pada 2026 Doc: RRI/Sarah Maulida Ali
Ket. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Restu Gunawan (kanan)

JAKARTA - Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat pelindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun.

Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun.

“Kita kan targetnya 1000 cagar budaya nasional di tahun ini, dan bulan lalu kita sudah menetapkan 430. Sekarang sudah 460, sudah berproses, memang kalau biasanya kita penetapan cagar budaya nasional itu setahun sekali," kata Restu kepada media, dalam Taklimat Media terkait Keraton Surakarta, di Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Saat ini, kata dia, Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung tiga hingga empat kali. Program tersebut rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya.

Ia mengatakan tim kementerian telah melakukan pendataan di Keraton Surakarta. Pendataan mencakup pusaka, manuskrip, dan berbagai koleksi budaya lainnya.

“Mungkin sudah sejak bulan April kami sudah menyurat ke Keraton Solo untuk melakukan pendataan cagar budaya yang ada di sana. Terutama kaitannya dengan pusaka, kemudian atribut-atribut yang lain,” ujar dia.

Sementara itu, Lawyer Keraton Surakarta Teguh Satya Bhakti, menilai proses penetapan cagar budaya membutuhkan kajian ketat. Setiap usulan harus melalui verifikasi ilmiah dan akademis.

Menurutnya, persoalan hukum sering menjadi hambatan dalam proses penetapan. Sengketa dapat memperlambat manfaat yang seharusnya diterima masyarakat.

“Penetapan cagar budaya itu berusulan dari bawah ya, dari daerah kepada pusat tetapi itu pun harus melalui protokol ilmiah yang ketat. Sejarahnya bagaimana, data-data fisiknya, lalu saksi-saksi hidup manuskripnya, jadi itu melalui diuji gitu, pengujian protokol ilmiah akademisnya sangat ketat sekali,” kata Teguh.

Pemerintah optimistis target nasional dapat tercapai tahun ini. Percepatan dilakukan untuk memperkuat pelindungan warisan budaya Indonesia. ils/I-1

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Megapolitan
LRT Jurusan JIS dan Stasiun...
Nasional
Bapanas Yakin Kenaikan GKP ...
Luar Negeri
Tiongkok Bidik Angka Harapa...
Luar Negeri
Selat Hormuz Kian Berisiko,...
Luar Negeri
Prancis Akan Menjual Gelomb...
Ekonomi
RI Berpotensi Kehilangan Da...
Menkeu Tegaskan Pemerintah Tak Naikan Tarif Pajak

Menkeu Tegaskan Pemerintah Tak Naikan Tarif Pajak

14 Jul 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.