Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kanwil Kemenkum Babel Apresiasi Pengesahan Perda Tambang Minerba dan BMD

17 Rabu, 24 Jun 2026, 02:20 WIB | Oleh:
Kanwil Kemenkum Babel Apresiasi Pengesahan Perda Tambang Minerba dan BMD Kanwil Kemenkum Babel Apresiasi Pengesahan Perda Tambang Minerba dan BMD Doc: ANTARA/HO-Humas Kemenkum Babel
Ket. Jajaran Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung saat menghadiri Pengesahan Raperda Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

PANGKALPINANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi dan DPRD Kepulauan Babel yang resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Selasa (23/6). 

"Kami terus mendukung pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembentukan regulasi daerah ini," kata Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Babel Ismail di Pangkalpinang, Selasa.

Ia mengatakan DPRD Provinsi Kepulauan Babel pada Senin (22/6) telah mensahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka pelaksanaan pendelegasian kewenangan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai produk hukum daerah Kepulauan Babel.

"Pengesahan ini tentunya menjadi bagian dari upaya penyempurnaan regulasi daerah dalam memperkuat tata kelola barang milik daerah agar semakin tertib, efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Ia menegaskan Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel terus mendukung pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembentukan regulasi daerah, khususnya melalui harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah ini.

"Kita siap membantu pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah ini, agar produk hukum yang dihasilkan dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa setiap rancangan peraturan daerah perlu disusun dengan memperhatikan aspek kewenangan, substansi, teknik penyusunan, serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Proses pembentukan peraturan daerah tidak hanya berfokus pada pemenuhan tahapan administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa regulasi yang dibentuk memiliki landasan hukum yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah," katanya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Dapat Tambahan Alokasi Gas, Menperin Sarmuji: Utilisasi Industri Melonjak, Target 85 Persen
    Langkah komprehensif Kemenperin untuk mengaudit struktur biaya gas ...
  • Mari Mencontoh Tindakan Para Bajingan
    Cuma di rejim ini para Bajingan difasilitasi untuk ...
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Luar Negeri
Jepang Bangun Jaringan Info...
Advertisement
idbuild detail berita
Advertisement
ASDP Dorong Percepatan Penanganan KMP Batumandi, 92 % Klaim Kendaraan Terbayar 

ASDP Dorong Percepatan Penanganan KMP Batumandi, 92 % Klaim Kendaraan Terbayar 

17 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +