Badan Informasi Geospasial Susun Peta Banjir Sumatra

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Informasi Geospasial (BIG) tengah menyusun peta bahaya banjir di Sumatera. Penyusunan peta ini sebagai upaya memperkuat mitigasi pascabanjir yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 lalu.

Tim dari BIG turun ke wilayah terdampak banjir Sumatera untuk memperkuat penyediaan data geospasial sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG, Antonius B Widjanarto, menjelaskan kesamaan referensi geospasial menjadi kunci agar berbagai pihak dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang konsisten.

“Penanganan pascabencana tidak cukup hanya dengan mengetahui berapa besar kerusakan, tetapi juga harus diketahui secara tepat di mana lokasi terdampak, bagaimana karakteristik bahayanya. Bagaimana kondisi wilayah tersebut sebelum dan setelah bencana," kata Antonius, dalam keterangan dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Kamis (17/9).

Antonius mengatakan informasi geospasial menjadi salah satu fondasi untuk memastikan intervensi rehabilitasi dan rekonstruksi tepat lokasi, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut ia menjelaskan hingga 2028, BIG menargetkan pemetaan wilayah terdampak di 52 kabupaten/kota yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemetaan termasuk wilayah lain yang memiliki potensi bahaya banjir. Langkah tersebut merupakan bagian dari dukungan BIG sebagai anggota Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) pada bidang data.

BIG berperan menyediakan informasi geospasial (IG) yang akurat, terstandar, dan terintegrasi, termasuk peta bahaya banjir yang dapat digunakan bersama oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Tim BIG saat ini telah berada di sejumlah lokasi terdampak untuk melakukan pendataan, identifikasi, dan pengukuran kondisi wilayah pascabanjir.

"Data lapangan tersebut akan diintegrasikan dengan berbagai sumber IG untuk menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi dan karakteristik bahaya banjir di setiap wilayah," kata dia.

Ia pun mengatakan BIG juga mengidentifikasi karakteristik bahaya, seperti potensi genangan, luas wilayah terdampak, dan kedalaman genangan dengan mempertimbangkan kondisi topografi.

Oleh sebab itu, BIG mengoptimalkan berbagai sumber data, mulai dari topografi, morfometri dan morfologi permukaan bumi, citra satelit radar, jaringan sungai, garis pantai, penggunaan lahan, hingga data geospasial tematik lainnya. Seluruh informasi tersebut dipadukan dengan data kejadian banjir dan informasi pendukung dari kementerian/lembaga terkait.

Pendekatan ini memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran spasial yang lebih konsisten antarwilayah. “Dengan satu referensi data, proses penentuan lokasi prioritas, pembangunan kembali infrastruktur, hingga perencanaan ruang dapat dilakukan secara lebih terukur,"kata Antonius.

Data yang kami bangun diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga dapat digunakan sebagai referensi bersama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemanfaatan peta bahaya banjir telah mulai diarahkan pada kebutuhan konkret di lapangan.

Salah satunya untuk mendukung penilaian kelayakan lokasi relokasi sekolah terdampak banjir yang dilaporkan Pemerintah Provinsi Aceh. Dalam proses tersebut, informasi mengenai bahaya banjir menjadi salah satu pertimbangan untuk menilai calon lokasi relokasi.

Pemerintah dapat mengidentifikasi lokasi yang lebih aman, sehingga pembangunan kembali fasilitas pendidikan tidak mengulang kerentanan yang sama. Pemanfaatan serupa dapat dikembangkan untuk berbagai kebutuhan lain, seperti menentukan wilayah prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi, mengidentifikasi kawasan dengan bahaya banjir tinggi.

Selanjutnya perencanakan pembangunan kembali infrastruktur, mengevaluasi lokasi permukiman dan fasilitas publik, serta menyusun strategi pengurangan risiko bencana. Informasi tersebut juga dapat mendukung penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan, perencanaan tata ruang berbasis risiko, serta pemantauan perubahan kondisi wilayah setelah bencana.