Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Dana Rp174,2 Miliar untuk Gaji PPPK Telah Disiapkan Pemkab Bengkulu Utara

13 Rabu, 09 Sep 2026, 15:00 WIB | Oleh: Tim Penulis
Dana Rp174,2 Miliar untuk Gaji PPPK Telah Disiapkan Pemkab Bengkulu Utara Dana Rp174,2 Miliar untuk Gaji PPPK Telah Disiapkan Pemkab Bengkulu Utara Doc: ANTARA
Ket. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Carles Johnson di Bengkulu Utara, Rabu (9/9/2026).

KABUPATEN BENGKULU UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu menganggarkan dana sebesar Rp174,2 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027 untuk pembayaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di wilayah tersebut.

Alokasi anggaran tersebut dilakukan guna memastikan tidak ada PPPK paruh waktu ataupun penuh waktu yang terancam dirumahkan karena alasan ketiadaan anggaran dalam asumsi APBD 2027.

"Yang jelas kita pastikan tidak ada PPPK yang dirumahkan. Karena anggarannya sudah kita siapkan, jadi sekarang PPPK bekerja lah semaksimal mungkin," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Carles Johnson di Bengkulu Utara, Rabu (09/9).

Alokasi anggaran sebesar Rp174,2 miliar tersebut terdiri dari gaji dan tunjangan termasuk gaji ke-13 dan THR untuk 2.287 PPPK penuh waktu dengan dana mencapai 143,9 miliar yang masuk dalam pos belanja pegawai.

Kemudian Rp30,3 miliar untuk 2.290 PPPK paruh waktu yang anggarannya dialokasikan melalui belanja barang dan jasa.

Ia menyebut bahwa meskipun anggaran gaji untuk PPPK telah disediakan, namun pemerintah daerah masih menunggu evaluasi terhadap PPPK paruh waktu yang menjadi bagian dari proses untuk menentukan perpanjangan kontrak pada tahun 2027.

Sehingga, penyediaan anggaran dalam APBD menjadi jaminan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah menyiapkan kemampuan fiskal untuk membiayai PPPK, namun keberlanjutan kontrak Paruh Waktu tetap mengikuti hasil evaluasi.

Lanjut Carles, penganggaran gaji PPPK juga dilakukan di tengah kebijakan penyesuaian belanja pegawai daerah, dan mulai tahun 2027 daerah seharusnya menyesuaikan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.

Meskipun demikian, pemerintah pusat telah memberikan masa relaksasi dengan memperpanjang masa transisi penerapan batas tersebut, sehingga memberikan ruang bagi daerah untuk menyesuaikan struktur anggaran secara bertahap.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Kemenekraf dan Pemprov Bali Akan Berkolaborasi Bangun Creative Hub Kembangkan Ruang Akselerasi Talenta Digital

Kemenekraf dan Pemprov Bali Akan Berkolaborasi Bangun Creative Hub Kembangkan Ruang Akselerasi Talenta Digital

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +