Pemulung Terperangkap dalam Skema Jaring Kemiskinan Struktural

Karena ada input data yang salah. Beberapa pemulung sangat miskin dimasukkan kedalam Desil 8 atau 9. Dikatakan, pemulung sangat miskin itu memiliki motor, mobil dan aset berharga lainnya. Data itu sangat menyesatkan dan membuat pemulung stres, kehilangan akal. Mereka kehilangan bantuan sosial.

Contoh, Mang Wasnan (60) asal Malingping Kabupaten Pandeglang, Banten. Sekarang domisili dan ber-KTP di Kelurahan Ciketingudik Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Pekerjaan sebagai pengais sampah di TPST Bantargebang.

Wasnan menyewa lahan seluas 4x3 m2, Rp300.000 per bulan pada seorang haji. Kemudian mendirikan gubuk sendiri dari material bekas yang dipungut dari TPST. Lantai tanah dilapisi karpet dan plastik bekas dari TPST, sanitasi sangat buruk, tidak punya toilet, tidak punya TV, tidak punya motor.

Demikian pula Wandi (54), seorang pemulung asal Cilegon, Banten. Ia sudah menjadi warga Ciketingudik Kecamatan Bantargebang. Dulu, Wandi mendapat Bansos berupa PKH dan BPNT. Tiap tiga bulan mendapat bantuan BLT Rp900.000. Sejak ada Desil, Wandi kehilangan Bansos. Sebab ia dimasukan pada Desil menengah kaya.

Sialnya, Wandi dikatakan memiliki mobil, motor dan aset lain. Padahal, selama bertahun-tahun ia menyewa tanah dan mendirikan gubuk kumuh dari material bekas. Lantai tanah dan tidak punya WC sendiri. Tiap bulan ia membayar sewa tanah Rp300.000 pada pemilik tanah.

Ketika Wandi menanyakan kenapa dirinya dimasukkan ke Desil 8 atau 9, pihak pemerintah kelurahan berargumentasi, bahwa Wandi terlacak ikut main judol (judi online). Sedangkan mereka terlibat pada pinjaman rente, atau bank harian, bank Emok tidak dipersoalkan.

Kondisi buruk dialami beberapa pemulung di sekitar TPST Bantargebang. Bahkan, seorang pemulung perempuan jatuh stres, karena dikatakan memiliki mobil, motor dan tidak berhak menerima Bansos. Hal itu terjadi setelah beberapa bulan lalu ada rapat di rumah Ketua RT.

Faktanya, ironis, pemulung perempuan itu riel sangat miskin. Tinggal di gubuk kumuh, bacin, pengab dan sanitasinya sangat buruk. Gubuknya menyewa pada tuan tanah. Perempuan itu beberapa hari di rumah Ketua RT, tak mau pulang. Ia begitu sedih dan rentan tak mampu membela hak-haknya, sementara yang berkuasa mengabaikannya.

Beberapa bulan pasca rapat itu, justru yang mendapatkan Bansos malah terbalik. Penduduk yang punya rumah permanen, mobil, sepeda motor, TV, kulkas dan lainnya justru memperoleh Bansos. Situasi yang sangat tragis. Yang kaya dapat Bansos, sedang yang miskin ditinggalkan Bansos.

Kekeliruan pengumpulan data, atau memberikan data yang tidak valid, akurat dan tak bisa dipertanggungjawaban secara ilmiah akan “memenjarakan” atau “mencekik” leher rakyat miskin. Seringkali para penguasa/pemerintah, intelektual mempermainkan kehidupan dan masa depan rakyat miskin dengan data impian.

Mungkin ada modus untuk mengurangi beban Bansos yang besar, atau untuk dialihkan pada proyek lain. Bisa pula sebagai upaya menurunkan porsi penduduk miskin di Indonesia. Jadi, ada target politik anggaran demi memenuhi janji kampanye Pilpres.

Pemerintah sedang membangun skema jaring kemiskinan struktural. Jika model jenis ini diteruskan akan menjadi bahan tertawaan dan ejekan dunia, dan menciptakan dendam orang-orang miskin dan paling miskin di Indonesia.

Sebaiknya, pemerintah mulai dari Kelurahan/Desa hingga pemerintah pusat sebaiknya memperbaiki data tentang kondisi dan profil riil penduduk sangat miskin dan miskin. Mereka ini merupakan tujuan dan target utama Bansos.