Pemulung Terperangkap dalam Skema Jaring Kemiskinan Struktural

Demikian pula Wandi (54), seorang pemulung asal Cilegon, Banten. Ia sudah menjadi warga Ciketingudik Kecamatan Bantargebang. Dulu, Wandi mendapat Bansos berupa PKH dan BPNT. Tiap tiga bulan mendapat bantuan BLT Rp900.000. Sejak ada Desil, Wandi kehilangan Bansos. Sebab ia dimasukan pada Desil menengah kaya.

Sialnya, Wandi dikatakan memiliki mobil, motor dan aset lain. Padahal, selama bertahun-tahun ia menyewa tanah dan mendirikan gubuk kumuh dari material bekas. Lantai tanah dan tidak punya WC sendiri. Tiap bulan ia membayar sewa tanah Rp300.000 pada pemilik tanah.

Ketika Wandi menanyakan kenapa dirinya dimasukkan ke Desil 8 atau 9, pihak pemerintah kelurahan berargumentasi, bahwa Wandi terlacak ikut main judol (judi online). Sedangkan mereka terlibat pada pinjaman rente, atau bank harian, bank Emok tidak dipersoalkan.

Kondisi buruk dialami beberapa pemulung di sekitar TPST Bantargebang. Bahkan, seorang pemulung perempuan jatuh stres, karena dikatakan memiliki mobil, motor dan tidak berhak menerima Bansos. Hal itu terjadi setelah beberapa bulan lalu ada rapat di rumah Ketua RT.

Faktanya, ironis, pemulung perempuan itu riel sangat miskin. Tinggal di gubuk kumuh, bacin, pengab dan sanitasinya sangat buruk. Gubuknya menyewa pada tuan tanah. Perempuan itu beberapa hari di rumah Ketua RT, tak mau pulang. Ia begitu sedih dan rentan tak mampu membela hak-haknya, sementara yang berkuasa mengabaikannya.

Beberapa bulan pasca rapat itu, justru yang mendapatkan Bansos malah terbalik. Penduduk yang punya rumah permanen, mobil, sepeda motor, TV, kulkas dan lainnya justru memperoleh Bansos. Situasi yang sangat tragis. Yang kaya dapat Bansos, sedang yang miskin ditinggalkan Bansos.

Kekeliruan pengumpulan data, atau memberikan data yang tidak valid, akurat dan tak bisa dipertanggungjawaban secara ilmiah akan “memenjarakan” atau “mencekik” leher rakyat miskin. Seringkali para penguasa/pemerintah, intelektual mempermainkan kehidupan dan masa depan rakyat miskin dengan data impian.

Mungkin ada modus untuk mengurangi beban Bansos yang besar, atau untuk dialihkan pada proyek lain. Bisa pula sebagai upaya menurunkan porsi penduduk miskin di Indonesia. Jadi, ada target politik anggaran demi memenuhi janji kampanye Pilpres.

Pemerintah sedang membangun skema jaring kemiskinan struktural. Jika model jenis ini diteruskan akan menjadi bahan tertawaan dan ejekan dunia, dan menciptakan dendam orang-orang miskin dan paling miskin di Indonesia.

Sebaiknya, pemerintah mulai dari Kelurahan/Desa hingga pemerintah pusat sebaiknya memperbaiki data tentang kondisi dan profil riil penduduk sangat miskin dan miskin. Mereka ini merupakan tujuan dan target utama Bansos.

Keberadaan negara/pemerintah di Indonesia hendaknya mesti kembali pada tujuan berdirinya republik ini sebagaimana yang dituangkan dalam Mukadimah dan UUD 1945, yakni mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Orang-orang miskin dan terlantar menjadi tanggung jawab mutlak negara.