Pertamina Blokir 4.767 QR Code Subsidi, Terindikasi Isi BBM Tak Wajar

MAKASSAR - Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah memblokir sebanyak 4.767 QR Code Subsidi Tepat yang terindikasi melakukan pengisian berulang atau tidak wajar sepanjang Januari hingga 4 September 2026.

Hal itu disampaikan Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto saat melakukan monitoring dan pengecekan penyaluran BBM Subsidi di SPBU Pettarani, Kota Makassar, Jumat (4/9). 

“Pemblokiran QR Code dilakukan berdasarkan hasil identifikasi terhadap pola transaksi yang terindikasi tidak wajar. Langkah ini merupakan bagian dari pengawasan untuk menjaga agar penyaluran BBM Subsidi tetap sesuai peruntukannya,” kata Lilik.

Kegiatan monitoring Pertamina Patra Niaga bersama tim gabungan merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas sektoral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mengurai antrean di sejumlah SPBU sekaligus memastikan penyaluran BBM Subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. 

Tim gabungan yang terlibat terdiri dari Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Satpol PP, Polda Sulsel, dan Dinas ESDM. Pemantauan dilakukan secara langsung di area SPBU, termasuk pengecekan transaksi pembelian BBM Subsidi menggunakan QR Code Subsidi Tepat.

Lilik mengatakan kegiatan monitoring dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama untuk memastikan BBM Subsidi diterima oleh masyarakat yang berhak serta mencegah adanya pola pengisian yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Monitoring ini kami lakukan bersama dengan stakeholder terkait untuk memastikan penyaluran BBM Subsidi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Kami juga melakukan pengecekan terhadap transaksi menggunakan QR Code untuk melihat pola pembelian dan mengidentifikasi apabila terdapat pengisian yang berulang atau tidak wajar,” ujar Lilik.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemindaian QR Code BBM Subsidi milik pelanggan. Data transaksi kemudian dapat digunakan untuk melihat riwayat pembelian sehingga pola transaksi yang tidak sesuai dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Lilik menambahkan, pengawasan terhadap penyaluran BBM Subsidi dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya dalam merespons dinamika kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kami terus memperkuat pengawasan, baik melalui sistem maupun pemantauan langsung di lapangan. Apabila ditemukan adanya indikasi transaksi yang tidak sesuai, tentunya akan kami lakukan pengecekan dan tindak lanjut sesuai ketentuan. Upaya ini kami lakukan agar BBM Subsidi dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak,” jelas Lilik.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait dalam melakukan monitoring serta evaluasi penyaluran BBM Subsidi di wilayah Sulawesi Selatan.

Masyarakat diimbau untuk melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Apabila menemukan kendala maupun informasi terkait penyaluran BBM Subsidi, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Customer Solution (PCS) 135 untuk dilakukan verifikasi dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.