Sengketa Tanah Golat Memanas, Keturunan Raja Pagi Tempuh Jalur Hukum

Gugatan Hukum

Huala Sinurat dan Riduan Sinurat melalui kuasa hukumnya menggugat 12 pihak ke Pengadilan Negeri (PN) Balige terkait penguasaan lahan sekitar 110 hektare yang diklaim sebagai bagian dari Tanah Golat Bius Raja Pagi Sinurat.

Tim kuasa hukum mendalilkan para tergugat menguasai objek perkara tanpa hubungan hukum maupun alas hak yang sah, sehingga tindakan tersebut dinilai memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.

Para penggugat meminta PN Balige menyatakan Huala dan Riduan sebagai keturunan dan ahli waris Raja Pagi Sinurat yang dapat mewakili kepentingan hukum seluruh keturunan atau ahli waris.

Mereka juga meminta pengadilan menyatakan lahan sekitar 110 hektare sebagai tanah milik Huala, Riduan, dan seluruh keturunan atau ahli waris Raja Pagi Sinurat yang belum dibagi dan diperoleh melalui warisan turun-temurun.

Lahan tersebut juga diminta dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Tanah Golat Bius Raja Pagi Sinurat seluas sekitar 263 hektare.

Selain menyatakan tindakan para tergugat sebagai PMH, penggugat meminta agar objek perkara dikembalikan dalam kondisi kosong dan baik kepada para penggugat serta ahli waris lainnya.

Mereka juga meminta pengadilan menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) untuk mencegah pengalihan tanah selama proses hukum berlangsung.

Sebagai salah satu dokumen pendukung, terdapat hasil pemetaan lahan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatra Utara tertanggal 2 Juli 2024, yang memuat sejumlah titik koordinat hasil peninjauan lapangan di kawasan Peasolu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba.

Bagi para ahli waris, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan lahan, tetapi juga upaya mempertahankan sejarah dan warisan leluhur Raja Pagi Sinurat.

Namun, seluruh klaim kepemilikan, riwayat penguasaan, dan dalil PMH tersebut masih merupakan dalil dari pihak penggugat.

Kebenaran serta kekuatan hukumnya akan diuji melalui proses pembuktian dan selanjutnya diputus oleh PN Balige.