Tanpa Pemerintah Bersih dan Kredibel, Potensi Besar Sumber Daya Alam Sulit Diakselerasi

» Ekonomi yang terlalu banyak menghasilkan pekerjaan dengan upah rendah, informal, atau minim kepastian pendapatan akan sulit menopang kenaikan kemakmuran dalam jangka panjang.

JAKARTA - Pelambatan kenaikan indeks kemakmuran Indonesia sejak 2023 disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas, di mana biaya hidup naik lebih cepat dari upah riil.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengatakan persoalannya bukan lagi sekadar apakah ekonomi masih tumbuh, tetapi apakah pertumbuhan tersebut cukup kuat menciptakan peningkatan pendapatan riil, pekerjaan yang lebih baik, dan ruang mobilitas sosial bagi masyarakat.

“Kalau indeks kemakmuran mulai melambat sementara ekonomi tetap tumbuh, berarti ada kemungkinan transmisi pertumbuhan ke rumah tangga tidak sekuat sebelumnya. Pertumbuhan bisa saja positif, tetapi kalau upah riil bergerak lambat dan biaya hidup naik lebih cepat, masyarakat tidak otomatis merasa lebih makmur,” kata Aditya.

Ia menilai tekanan terhadap kelas menengah menjadi salah satu hal yang perlu dicermati. Kelompok tersebut menghadapi biaya pendidikan, perumahan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat, sementara penciptaan pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan tinggi belum berkembang secepat kebutuhan.

Kondisi tersebut dapat mempersempit kemampuan rumah tangga untuk menabung, berinvestasi, atau meningkatkan taraf hidup.

Menurut Aditya, Pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar pada kualitas penciptaan lapangan kerja. Ekonomi yang terlalu banyak menghasilkan pekerjaan berupah rendah, informal, atau minim kepastian pendapatan akan sulit menopang kenaikan kemakmuran dalam jangka panjang.

“Yang dibutuhkan bukan hanya tambahan jumlah pekerjaan, tetapi pekerjaan yang produktif, memberi ruang peningkatan keterampilan, dan mampu mendorong pendapatan masyarakat naik secara berkelanjutan,” kata Aditya.

Pelambatan indeks kemakmuran tambahnya perlu menjadi dasar untuk mengevaluasi distribusi hasil pertumbuhan. Kebijakan ekonomi perlu lebih diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan industri bernilai tambah, penciptaan pekerjaan berkualitas, serta perlindungan daya beli.

“Kalau pertumbuhan hanya terlihat di angka makro tetapi tidak cukup cepat meningkatkan pendapatan dan kesempatan naik kelas, maka perlambatan indeks kemakmuran akan sulit dibalik,” kata Aditya.

Diminta pada kesempatan terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Surabaya, Dian Anita Nuswantara, mengatakan, masalah tersebut memangsering luput dari perhatian karena kemakmuran akan dirasakan jika pertumbuhan ekonomi jika diimbangi dengan kenaikan pendapatan.

“Sementara biaya hidup naik, wajar kalau masyarakat merasa ekonominya makin berat. Jadi ukuran kemakmuran memang bukan hanya dari pertumbuhan PDB,” ujarnya.

Menurutnya, kelas menengah posisinya cukup rawan karena bukan kelompok yang paling miskin, tapi pengeluarannya besar dan kebutuhannya terus naik. “Kalau pendapatan tidak naik sebanding, kemampuan menabung dan membangun aset akhirnya tergerus,” katanya.

Pengamat ekonomi lainnya, Wibisono mengatakan pemerintah harus fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas. “Sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi, ekonomi digital, dan industri pengolahan penting untuk menjaga daya beli masyarakat kita, terutama kelas menengah,” kata Wibisono.

Jadi yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan itu bisa membuat orang punya penghasilan lebih baik, pekerjaan yang aman, dan bisa menabung. Kalau mereka tidak punya kesempatan memperbaiki taraf hidup akan sulit merasa lebih makmur.