Perbaikan Subsidi harus Bersamaan dengan Percepatan Transisi ke Energi Terbarukan

“Dinamika geopolitik global menuntut pemerintah mengoptimalkan APBN sebagai peredam kejut. Diversifikasi ke energi terbarukan menjadi langkah transisi yang sangat solutif,” kata Telisa.

Ia menekankan transisi harus bertahap, inklusif, dan partisipatif.

Skema subsidi juga harus berkeadilan dan terukur melalui integrasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis desil.

Direktur Eksekurif Sustain, Tata Mustasya menyoroti kelemahan pendekatan desil.

Ia menilai hanya memasukkan desil 1-4 seperti era SBY-Jokowi bisa menciptakan “pemiskinan baru”.

“Perbaikan subsidi orang harus memasukkan desil 5-8. Kelas menengah saat ini mengalami kenaikan biaya hidup dan sangat rentan turun ke desil 1-4,” ujar Tata.

Ia mengusulkan subsidi penuh pemasangan PLTS atap untuk warga desil 5 dan 6.

Selain menghemat subsidi energi, ini juga memperbaiki kesejahteraan.

Dalam jangka menengah-panjang, Tata mendorong reformasi struktural: elektrifikasi transportasi dan rumah tangga untuk mengalihkan dari BBM dan LPG ke listrik.

Di sektor kelistrikan, target 100 GW energi surya harus dikebut untuk keluar dari kerentanan energi.

Rentan Gejolak Harga

Sementara itu, Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry mengingatkan ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga global.

“Agenda iklim tidak boleh hanya mengejar target dekarbonisasi tanpa menghitung siapa yang menanggung dampaknya. Masyarakat miskin perkotaan paling rentan,” katanya.