Pemerintah Bantah Terlibat 'Transshipment' Tiongkok

JAKARTA – Pemerintah Indonesia membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) terkait praktik penipuan pengalihan pengiriman (transshipment scam) yang disebut melibatkan Indonesia untuk membantu produk asal Tiongkok menghindari tarif.

Dikutip dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tuduhan itu tidak benar.

Menurut dia, laporan berjudul The Great Transshipment Scam yang diterbitkan Gedung Putih lebih banyak didasarkan pada asumsi dan tidak menggambarkan kondisi perdagangan Indonesia yang sebenarnya.

“Kami katakan bahwa tuduhan itu tidak benar,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (20/8).

“Kami tegaskan bahwa studi ini merupakan studi yang berdasarkan anggapan atau asumsi.

Jadi apa yang terjadi sebetulnya tidak seperti apa yang mereka asumsikan,” imbuhnya.

Laporan AS tersebut menuding sejumlah negara, termasuk Indonesia, membantu Tiongkok menghindari tarif melalui praktik transshipment atau pengalihan pengiriman.

Praktik itu disebut terutama terjadi di negara-negara yang memiliki pelabuhan utama.

Dokumen setebal 24 halaman tersebut menuding eksportir Tiongkok memanfaatkan pengemasan ulang dan klaim palsu mengenai negara asal barang melalui Indonesia serta puluhan negara lain untuk mendapatkan tarif lebih rendah.

AS menyebut jaringan tersebut sebagai “Tiongkok’s Shadow Transshipment Network” atau “Jaringan Transshipment Bayangan Tiongkok”.

Dalam laporan itu, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam ditempatkan dalam kategori “Tier 2”, yang menurut Washington memiliki volume transshipment signifikan serta integrasi rantai pasok dengan Tiongkok.

Airlangga menegaskan Indonesia tidak pernah dilibatkan maupun diberi tahu mengenai kajian tersebut.

“Pertama, Indonesia tidak pernah terlibat ataupun diberitahu mengenai adanya studi ini.

Indonesia dituduh bersama Brasil, Malaysia, Thailand, Turkiye, Vietnam yang masuk di dalam (penipuan) transshipment,” katanya.