Bank Indonesia Luncurkan KKI Ritel: Scan QRIS Bisa Pakai Sumber Dana Kartu Kredit

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menghadirkan pilihan baru dalam transaksi digital melalui peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel. Instrumen ini memungkinkan masyarakat menggunakan fasilitas kartu kredit sebagai sumber dana ketika melakukan pembayaran menggunakan QRIS.

Sebelumnya, transaksi QRIS umumnya dilakukan dengan memanfaatkan saldo rekening tabungan atau uang elektronik yang tersedia. Kehadiran KKI ritel membuat masyarakat memiliki alternatif pembayaran tambahan, termasuk mekanisme pembayaran tertunda atau deferred payment.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, pengembangan KKI ritel ditujukan untuk memperluas pilihan alat pembayaran bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat kini dapat menentukan sumber dana sesuai kebutuhan ketika melakukan transaksi melalui QRIS.

"Tujuannya untuk menyediakan berbagai alternatif deferred payment, yaitu pembayaran yang tertunda. Jadi, masyarakat mempunyai alternatif alat pembayaran yang semakin beragam," kata Filianingsih dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Dengan skema tersebut, fungsi KKI tidak hanya sebatas menghadirkan kartu kredit dengan identitas baru. Instrumen tersebut sejak awal dirancang untuk masuk ke dalam ekosistem pembayaran digital yang telah digunakan secara luas oleh masyarakat melalui QRIS.

Perubahan paling mudah dirasakan konsumen terdapat pada pilihan sumber dana ketika melakukan transaksi. Saat membayar menggunakan QRIS, pengguna nantinya dapat menentukan apakah transaksi akan menggunakan kartu kredit, tabungan, atau uang elektronik.

"Kalau kita scan QRIS, sumber dananya bisa dipilih. Bisa pakai kartu kredit, bisa pakai tabungan, ataupun pakai uang elektronik. Jadi, terserah masyarakat lebih cenderung atau prefer memakai apa," ujar Filianingsih.

Artinya, QRIS tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran menggunakan dana yang sudah tersedia. Dengan KKI ritel, masyarakat memperoleh opsi baru berupa fasilitas pembayaran yang dapat dilakukan secara tertunda melalui kartu kredit.

BI menjelaskan, KKI segmen ritel merupakan pengembangan dari KKI segmen pemerintah yang sebelumnya telah digunakan untuk mendukung transaksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada tahap berikutnya, instrumen tersebut diperluas untuk masyarakat dan pelaku usaha sebagai bagian dari penguatan sistem pembayaran domestik.

Pengembangan KKI dilakukan BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Program tersebut juga didukung Asosiasi Kartu Kredit Indonesia serta industri sistem pembayaran yang melibatkan perbankan, Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) nonbank, dan Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP).

Penjabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan, KKI merupakan instrumen pembayaran alternatif yang memberikan fasilitas penundaan pembayaran dan diproses melalui sistem domestik. Kehadiran instrumen tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional.

"Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment) yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif," ujar Destry saat peluncuran Kartu Kredit Indonesia ritel, Senin (17/8/2026).

Menurut BI, pemrosesan secara domestik menjadi bagian penting dalam pengembangan sistem pembayaran nasional. Skema tersebut sekaligus memperkuat penggunaan infrastruktur pembayaran dalam negeri di tengah semakin tingginya aktivitas transaksi digital.

Pemanfaatan KKI sebagai sumber dana QRIS tidak terlepas dari besarnya ekosistem QRIS yang telah berkembang di masyarakat. QRIS menjadi salah satu infrastruktur pembayaran digital yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara praktis melalui berbagai perangkat dan aplikasi pembayaran.

Dengan masuknya KKI ritel ke dalam ekosistem tersebut, masyarakat mendapatkan lebih banyak fleksibilitas dalam menentukan cara membayar. Pilihan sumber dana yang semakin beragam juga diharapkan dapat mendukung kebutuhan transaksi masyarakat sekaligus memperluas penggunaan pembayaran digital di berbagai sektor.