Desentralisasi Hanya Berjalan Secara Administratif Tapi Lemah Secara Fiskal

Penyebabnya, anggaran daerah sudah habis untuk menambal beban di semester I akibat pemangkasan dana transfer dari pusat.

“Asumsi rata-rata pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi akan kesulitan cash flow pada Oktober atau November karena anggaran sudah habis untuk menambal beban pada periode semester satu. Untuk bertahan terpaksa harus menggunakan skema utang baik ke pemerintah pusat maupun ke pihak lain seperti BPD,” kata Hafidz.

Kondisi serupa juga terjadi di tingkat desa.

Pemerintah desa diperkirakan hanya bertahan sampai September untuk membiayai operasional harian jika skema efisiensi pusat tidak direlaksasi.

“Dana-dana seperti MBG, Kopdes/ kel, sekolah rakyat, sekolah garuda dan cetak sawah, alsintan, semuanya dikendalikan pusat dengan menggunakan hasil efisiensi atau pemangkasan anggaran daerah. Ini membuat ruang fiskal daerah menyempit, sementara beban daerah tidak berkurang,” kata Hafidz.

Dia pun menilai alasan efisiensi yang dipakai pusat karena cara belanja daerah tidak efisien tidak menyelesaikan persoalan.

“Persoalannya bukan membenahi sistem melainkan membuat skema belanja pusat yang sama tidak efisiennya,” katanya.

Belum lagi di akhir tahun, beban anggaran daerah juga harus disiapkan untuk antisipasi dampak El Nino Godzila seperti potensi kekeringan, kebakaran lahan, hingga bantuan ke petani yang terdampak.

Dampak penyempitan fiskal sudah nyata.

Pemerintah daerah dan desa akhirnya memangkas program prioritas dan hanya fokus mempertahankan operasional serta gaji pegawai.

Akibatnya, perawatan infrastruktur menurun dan insentif program ke masyarakat mengalami penurunan drastis.

“Selama pusat tidak menganggap bahwa otonomi fiskal itu penting, maka otonomi daerah akan ompong,” tutup Hafidz.