Desentralisasi Hanya Berjalan Secara Administratif Tapi Lemah Secara Fiskal

Protes politik kini telah berubah menjadi kemarahan sosial.

Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf mengatakan menyempitnya ruang fiskal pemerintah daerah menjadi persoalan serius dalam hubungan pusat dan daerah.

“Program prioritas pemerintah pusat tentu penting, tetapi desentralisasi juga membutuhkan kapasitas fiskal yang memadai di daerah. Kalau tanggung jawab tetap berada di daerah sementara sumber dayanya semakin terbatas, desentralisasi akhirnya hanya berjalan secara administratif, tetapi semakin lemah secara fiskal,” kata Achmad, Selasa (18/8).

Tekanan terhadap TKD, dana bagi hasil (DBH), maupun Dana Desa pada akhirnya berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemda menyediakan pelayanan publik.

Daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) terbatas akan menghadapi tekanan paling besar karena ketergantungannya terhadap transfer pemerintah pusat relatif tinggi.

Berbagai keberatan yang muncul dari kepala daerah menunjukkan persoalan tersebut bukan lagi kasus yang berdiri sendiri.

Ketika pemerintah daerah mulai kesulitan membiayai infrastruktur, membayar pegawai, mempertahankan pelayanan dasar, maupun menjalankan program pembangunan, pemerintah pusat perlu mengevaluasi kembali keseimbangan antara pembiayaan agenda nasional dan kebutuhan fiskal daerah.

“Hal yang perlu dijaga adalah jangan sampai alasan efisiensi fiskal di tingkat pusat justru memindahkan beban ke daerah. Pemerintah daerah berhadapan langsung dengan masyarakat. Ketika kapasitas anggarannya turun, sementara tuntutan pelayanan tidak berkurang, tekanan fiskal itu sangat mudah berubah menjadi persoalan sosial dan politik,” ujarnya.

Pemerintah pusat tambahnya membutuhkan ruang untuk menjalankan prioritas nasional, tetapi daerah juga harus mempunyai kepastian bahwa kewenangan yang diberikan kepada mereka disertai kemampuan untuk membiayainya.

“Kalau keseimbangan ini hilang, yang terancam bukan hanya APBD, tetapi kualitas desentralisasi itu sendiri,” kata Achmad.

Tidak Optimal

Sementara itu, Pemerhati kemiskinan sekaligus founder Sustainability Learning Center (SLC) Hafidz Arfandi mengatakan fenomena itu membuat desentralisasi pembangunan dalam otonomi daerah tidak optimal.

Dia memperingatkan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi berpotensi mengalami kesulitan cash flow pada Oktober-November 2026.