KemenPU Minta Pemda Segera Kirim Data Infrastruktur Terdampak Gempa Flores, Penanganan Diprioritaskan

NAGEKEO – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menyampaikan data dan lokasi infrastruktur yang terdampak gempa bumi. Data awal tersebut akan menjadi dasar penetapan skala prioritas penanganan infrastruktur pascabencana.

Permintaan tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo saat melakukan rapat koordinasi di Kabupaten Nagekeo, Senin (17/8), usai memimpin Upacara HUT ke-81 RI di Kabupaten Ende.

“Arahan Bapak Presiden sudah sangat jelas. Ketika terjadi bencana, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Secepat-cepatnya harus kita tangani dan kita pulihkan,” ujar Menteri Dody.

Data Awal Cukup, Tim Akan Turun Lapangan

Menteri Dody meminta pemda tidak perlu menunggu data yang terlalu rinci untuk tahap awal. 

“Untuk tahap pertama, tidak perlu terlalu detail dulu. Saya tahu data bencana pasti terus bertambah. Hari ini mungkin sekian, besok bisa bertambah lagi. Data awal saja diberikan kepada kami, kemudian tim bisa segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengecek satu per satu dan mulai bekerja,” jelasnya.

Selanjutnya, Kementerian PU akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan langsung di titik-titik terdampak secara berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Penanganan Berdasarkan Skala Prioritas

Menteri Dody menegaskan penanganan akan difokuskan pada infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan pelayanan dasar.

“Mana yang prioritas dan mana yang membutuhkan penanganan segera, itu yang kita mulai kerjakan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada yang mau diajukan, silakan disampaikan. Pemerintah pusat memang berkewajiban membantu, dan kepala daerah juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” tutur Menteri Dody.

Pemerintah daerah dipersilakan menyampaikan titik-titik yang membutuhkan penanganan segera agar dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Dukungan Darurat Sudah Dimulai

Penanganan darurat pascagempa di NTT telah dimulai. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, dukungan air bersih telah dimobilisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak di Nagekeo.

Sementara itu, untuk menjaga konektivitas wilayah, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah melakukan pemantauan dan penanganan longsoran pada ruas jalan nasional terdampak, antara lain: