Sekda: Pemkot Bandung Targetkan 435.416 KK Terdaftar Digitalisasi Perlindungan Sosial

BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Hal itu untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain mengatakan, digitalisasi Perlinsos menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dapat terhubung dengan berbagai layanan dan program perlindungan sosial.

Sedangkan IKD merupakan bagian dari transformasi administrasi kependudukan agar masyarakat dapat memanfaatkan identitas kependudukannya secara lebih mudah dalam berbagai layanan.

“Digitalisasi Perlinsos dan implementasi IKD merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat,” ujar Iskandar saat membuka dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Sosialisasi Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digelar secara daring di Bandung Command Center (BCC), Selasa (29/9).

Ia menuturkan pelaksanaan program tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial (Dinsos) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), melainkan merupakan agenda bersama Pemerintah Kota Bandung yang membutuhkan dukungan seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan.

Menurut dia, sasaran kegiatan Perlinsos mencakup seluruh populasi kepala keluarga (KK) di Kota Bandung. Dari total 870.832 KK, Pemkot Bandung menargetkan sebanyak 435.416 KK atau 50 persen dapat terdaftar melalui Perlinsos.

“Target ini tidak mengenal desil kesejahteraan. Artinya, kita ingin manfaat kegiatan Perlinsos dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung,” kata dia.

Iskandar menjelaskan, pelaksanaan kegiatan Perlinsos berlangsung pada September hingga Desember 2026.

Dengan waktu yang terbatas dan target yang cukup besar, diperlukan pola kerja yang jelas, mulai dari pembagian peran, mobilisasi sumber daya, hingga pemantauan capaian di lapangan.

Ia meminta para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung yang berperan sebagai koordinator wilayah untuk memastikan koordinasi lintas perangkat daerah dan kewilayahan berjalan dengan baik. Para asisten juga diminta memantau perkembangan pelaksanaan Perlinsos serta membantu menyelesaikan hambatan yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Sedangkan Dinsos dan Disdukcapil diminta memastikan dukungan teknis, koordinasi, pendampingan, serta penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program.

“Dinsos dan Disdukcapil bukan bekerja sendiri. Keduanya menjadi bagian dari sistem kerja Pemerintah Kota Bandung yang didukung oleh seluruh OPD dan kewilayahan,” tutur Iskandar.

Kepala OPD yang berperan sebagai liaison officer (LO) juga diminta memberikan dukungan sesuai kapasitas dan jejaring yang dimiliki.

LO diharapkan tidak hanya menjadi penghubung, tetapi juga mampu menggerakkan jajaran di OPD masing-masing, memobilisasi dukungan, membantu menggerakkan agen, serta berkoordinasi secara aktif dengan koordinator lapangan (korlap) di wilayah.