91 Persen Rumah Tak Layak Huni di Papua Pegunungan, Pemerintah Siapkan Rp1,5 T Bangun 2.200 Rumah

JAKARTA— Fakta mencengangkan terungkap di balik rencana pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan persentase rumah tidak layak huni tertinggi di Indonesia, mencapai 91,8 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 24 persen.

“Kalau dari data kami, provinsi yang rumahnya tidak layak huni persentasenya paling banyak ada di Papua Pegunungan. Rata-rata Indonesia sekitar 24 persen, sementara di Papua Pegunungan sekitar 91,8 persen,” ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat koordinasi di Ruang Sidang Utama Gedung A Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/9).

Tingginya angka backlog kelayakhunian inilah yang menjadi alasan utama Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembangunan 2.200 rumah melalui Program 3 Juta Rumah. Program ini mencakup 2.000 rumah bagi masyarakat dan 200 rumah khusus bagi kepala suku, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kementerian Dalam Negeri pun memperkuat koordinasi untuk mematangkan pelaksanaan. Maruarar menegaskan pembangunan harus cepat, tepat sasaran, berkualitas, dan sesuai aturan. “Bagaimana menjalankan perintah Presiden dengan baik dan benar, sesuai aturan, cepat, berkualitas, dan tepat sasaran,” ujar Maruarar.

Untuk mendukung realisasi pada 2027, pemerintah telah menyiapkan anggaran fantastis sebesar Rp1,529 triliun. Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menyebut anggaran ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden sejak 2025 dan memerlukan regulasi khusus dari perencanaan hingga pelaksanaan.

Tantangan pembangunan di Papua Pegunungan tidak ringan. Selain tingginya persentase rumah tak layak huni, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) di wilayah ini juga tertinggi di Indonesia, mencapai 241,52. Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia menyebut ada sejumlah hal krusial yang harus dipastikan, mulai dari kesesuaian lokasi dengan tata ruang, legalitas lahan, infrastruktur dasar, keamanan, hingga status lahan yang masuk kawasan hutan lindung.

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah sepakat untuk mengedepankan pelibatan masyarakat lokal. Kepala LKPP Sarah Sadiqa menekankan pentingnya memilih mekanisme yang cocok dengan kebutuhan lapangan sekaligus memberi ruang bagi warga setempat.

“Yang penting kita mencari cara yang paling mudah untuk mendapatkan yang paling benar, dengan cara-cara yang betul-betul cocok dengan kebutuhannya. Apapun pilihannya, masyarakat di sana mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan manfaat, sekaligus juga ikut dalam penyelenggaraan,” ujar Sarah.

Libatkan warga lokal

Hal senada disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo. Ia berharap pembangunan tidak hanya menghadirkan fisik rumah, tetapi juga melibatkan warga sebagai pemilik masa depan rumah tersebut.

“Kami selaku penerima manfaat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Sudah tiba saatnya untuk merealisasikan. Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan keterlibatan masyarakat setempat karena ini menjadi rumah mereka,” ujar John.

Sementara dari sisi pengawasan, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengingatkan agar setiap tahapan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Dalam Negeri juga menegaskan pemerintah daerah akan berperan dalam penentuan calon penerima sasaran.

Rapat yang turut dihadiri Kepala BPKP, Kepala BPS, Kepala LKPP, dan jajaran Pemda Papua Pegunungan ini akan menjadi bahan penyempurnaan rencana pembangunan 2.200 rumah sebelum dilaporkan kepada Presiden agar berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar menjawab kebutuhan mendesak akan hunian layak di Papua Pegunungan.