Indonesia Jadi Incaran Investasi Data Center, ESI Ingatkan Soal Listrik dan Energi Bersih

Jakarta - Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna menilai Indonesia menjanjikan sebagai tujuan investasi pusat data (data center) melalui dukungan insentif yang kompetitif, pasokan listrik andal, serta transisi energi yang dilakukan secara bertahap.

Menurut Putra, pemerintah dapat memperkuat daya tarik investasi pusat data dengan merancang insentif yang tetap mengedepankan nilai tambah domestik sehingga manfaat ekonomi dari investasi tersebut lebih besar dirasakan Indonesia.

"Indonesia negara menjanjikan untuk pasar DC (data center), tetapi insentif harus berpijak pada unsur keadilan nilai tambah dalam negeri dan transisi yang lebih hijau, termasuk dalam sumber energinya," kata Putra di Jakarta, Selasa (29/9).

Pernyataan tersebut disampaikan Putra merespons tawaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada investor untuk memanfaatkan pulau-pulau di Indonesia sebagai lokasi pembangunan pusat data.

Putra mendorong agar pemberian insentif tidak hanya didasarkan pada besarnya nilai investasi, tetapi juga dikaitkan dengan kontribusi terhadap penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

Menurut dia, industri pusat data menciptakan lapangan kerja permanen yang relatif terbatas, yakni sekitar 15 pegawai untuk setiap investasi senilai 100 juta dolar AS. Oleh karena itu, manfaat ekonomi dari investasi pusat data perlu diukur secara lebih menyeluruh.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan setiap pemberian insentif didasarkan pada bukti kontribusi terhadap perekonomian nasional agar kebijakan tersebut tetap adil dan efektif.

Di sisi lain, Putra mengatakan investor pusat data memiliki kebutuhan yang beragam, mulai dari harga listrik yang kompetitif hingga ketersediaan energi bersih untuk mendukung operasional dalam jangka panjang.

Namun, keandalan pasokan listrik tetap menjadi salah satu pertimbangan utama investor. Untuk itu, PT PLN (Persero) perlu memastikan sistem kelistrikan mampu memenuhi pertumbuhan kebutuhan pusat data tanpa mengganggu layanan bagi masyarakat maupun sektor industri lainnya.

Putra juga mendorong pemerintah mengarahkan pengembangan pusat data menuju penggunaan energi hijau secara bertahap, misalnya melalui target pemanfaatan energi bersih sebesar 30 persen, kemudian meningkat menjadi 50 persen hingga 70 persen.

Menurut dia, pendekatan bertahap tersebut lebih realistis dibandingkan langsung mewajibkan penggunaan 100 persen energi bersih. Selain mendorong transisi energi, skema itu juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk berinvestasi.

"Dengan cara itu maka pelaku usaha diberikan sebuah dorongan yang lebih terukur dan data center tidak menjadi alasan untuk ekspansi PLTU dan justru menghambat transisi bersih," tuturnya.

Ia menambahkan kombinasi insentif yang dikaitkan dengan nilai tambah domestik, pasokan listrik yang andal, serta peningkatan penggunaan energi bersih dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi pusat data yang kompetitif dan berkelanjutan.

Kebutuhan Listrik

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menawarkan kepada investor untuk memanfaatkan pulau-pulau di Indonesia sebagai lokasi pembangunan pusat data.