Jangan Ulang Pola Fiskal Lama dengan Memperbesar Belanja Rutin dan Konsumsi

JAKARTA - Pemerintah dalam mendesain kebijakan fiskal agar tidak mengulang pola lama dengan memperbesar porsi belanja rutin dan program konsumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang juga Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti mengatakan tambahan belanja dalam APBN 2027 harus menjadi momentum memperbaiki kualitas fiskal.

“Kalau ingin fiskal menguat maka alokasi belanja modal harus lebih besar daripada belanja rutin,” kata Esther.

Prioritas belanja sebut Esther harus digeser dari konsumsi ke pembiayaan yang mendorong investasi dan ekspor.

“Prioritaskan program untuk dorong investasi dan ekspor, kurangi program konsumsi. Pertumbuhan ekonomi yang didorong konsumsi tidak berlangsung lama. Kalo didorong investasi dan ekspor lebih sustain,” tegasnya.

Esther mengingatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021-2025 hanya berkisar 4,8 persen, sehingga target 8 persen pemerintahan Prabowo membutuhkan extra effort dan sumber pertumbuhan baru, tidak hanya konvensional.

“Di saat yang sama pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya untuk program prioritas yang sudah ada sekarang, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi, dan mendorong ekspor,” kata Esther.

“Alokasi anggaran harus difokuskan untuk belanja-belanja yang punya multiplier effect yang lebih luas dalam masyarakat dan sifatnya harus jangka panjang,” ujarnya.

Ia pun menilai Indonesia sudah terlalu lama bergantung pada konsumsi rumah tangga yang porsinya 53-58 persen terhadap PDB, sementara investasi dan ekspor hanya belasan persen.

Program Prioritas

Pemerintah dan DPR RI sendiri dikabarkan telah menyepakati kenaikan belanja negara dalam APBN 2027 sebesar 9,07 triliun rupiah menjadi 4.106,26 triliun dari sebelumnya 4.097,19 triliun rupiah.

Secara rinci, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 3.371,26 triliun rupiah dan transfer ke daerah (TKD) sebesar 735 triliun rupiah.

“Bertambahnya belanja negara untuk menopang berbagai program kerja prioritas nasional,” kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah di Jakarta, Selasa.

Said memastikan kenaikan target pendapatan dan belanja negara tidak mengubah target defisit APBN 2027 yang dipertahankan sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah dan Banggar DPR RI juga menyepakati asumsi dasar ekonomi makro APBN 2027 yang meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen, dan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.