Pemkot Bandung dan PNM Dukung UMKM Perempuan

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pengusaha perempuan, melalui kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar 2026 bertema “UMKM Unggul, Berinovasi, Bertransformasi, dan Menginspirasi” di Gedung Graha Binangkit, Kota Bandung, Kamis (13/8).

Kegiatan ini diikuti sekitar 250 nasabah PNM. Para peserta mendapatkan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas usaha, mulai dari pengelolaan modal, kredit, risiko, hingga pengembangan dan inovasi usaha.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan, pemberdayaan ekonomi masyarakat harus dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak. Menurut dia, pemerintah memiliki peran penting dalam membangun ekosistem usaha yang memungkinkan UMKM memperoleh akses permodalan sekaligus pendampingan.

“Kita memang sedang mendukung sebuah program yang merupakan kolaborasi antara Dinas KUKM dengan PNM, BUMN yang bergerak di pemberian modal usaha bagi usaha mikro dan juga tentu saja dibina oleh OJK Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi itu harus berjalan secara terstruktur,” ujar Wali Kota Farhan.

Menurut Wali Kota Farhan pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya melalui akses modal. Pelaku usaha juga harus memiliki kemampuan mengelola risiko dan memahami prospek bisnis agar modal yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif.

Ia menilai, model kelompok dengan sistem tanggung renteng yang diterapkan PNM menjadi salah satu pendekatan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi pengusaha perempuan.

“Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan risiko dan prospek usaha. Dengan menggunakan model kelompok tanggung renteng, insyaallah pemberdayaan ini menjadi sangat penting, khususnya untuk pemberdayaan KUKM yang dikelola oleh para usahawan perempuan,” kata dia.

Wali Kota Farhan berharap, penguatan kapasitas pengusaha perempuan dapat memberikan dampak berantai terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat Kota Bandung.

Ia menjelaskan, Pemkot Bandung tidak dapat berperan sebagai lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal secara langsung kepada pelaku UMKM.

Karena itu, pemerintah memilih membangun ekosistem usaha melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan dan pembiayaan yang memiliki kompetensi di bidangnya.

“Pemerintah itu pada dasarnya sekarang tugas utamanya adalah mengampu dan membangun ekosistem usaha untuk usaha kecil, menengah, dan mikro,” ujarnya.

Dalam membangun ekosistem tersebut, Pemkot Bandung melibatkan sejumlah pihak, termasuk PNM, Pegadaian, dan BRI yang berada dalam pengawasan OJK.

“Salah satunya PNM sebagai BUMN yang memang punya kemampuan dan tugas khusus untuk memberikan pinjaman modal dengan bunga yang rendah. Nah, ini yang kita manfaatkan,” tutur Wali Kota Farhan.