Memperkuat Deteksi Dini untuk Mencegah Kekerasan Perempuan dan TPPO

Kota Bima - Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, mendorong masyarakat memperkuat deteksi dini dan pelaporan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Staf Ahli Wali Kota Bima Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Hj. Suharni mengatakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Hal itu disampaikan Suharni saat membuka Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bima di Aula Perpustakaan Kota Bima, Selasa.

“Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Kita tidak ingin kekerasan merusak keharmonisan dalam rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Menurut dia, kasus kekerasan yang dibiarkan dapat menimbulkan dampak serius tidak hanya bagi korban, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosial.

Karena itu, ia meminta kegiatan sosialisasi tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi menghasilkan langkah nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda awal kekerasan dan TPPO.

Suharni menilai deteksi dini menjadi bagian penting dalam upaya mencegah korban semakin bertambah. Masyarakat juga perlu memahami mekanisme pencegahan, pelaporan, serta penanganan ketika menemukan indikasi kekerasan atau TPPO.

“Kami berharap hasil sosialisasi ini dapat diteruskan kepada masyarakat. Meskipun menghapus kekerasan sepenuhnya bukanlah perkara mudah, melalui edukasi, kepedulian, dan kerja sama yang berkelanjutan, kita dapat menekan angka kekerasan dan mencegah semakin banyaknya korban,” ujarnya.

Ia meminta camat, lurah, kader, organisasi perempuan, dan seluruh elemen yang mengikuti kegiatan tersebut berperan sebagai penghubung pemerintah dengan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan.

“Saya meminta para kader, lurah, dan seluruh elemen yang hadir agar dapat menjadi mata dan telinga pemerintah di tengah masyarakat. Jangan biarkan kasus kekerasan tersembunyi karena korban takut atau tidak mengetahui ke mana harus melapor,” katanya.

Menurut dia, pemerintah bersama masyarakat harus memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan solusi ketika menghadapi kasus kekerasan maupun perdagangan orang.

Suharni berharap penguatan pemahaman dan kepedulian masyarakat dapat memperkuat sistem perlindungan perempuan di tingkat lingkungan, sehingga kasus kekerasan maupun TPPO dapat dicegah dan ditangani lebih cepat.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan perempuan dan anak memperoleh perlindungan dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat agar Kota Bima menjadi daerah yang aman, bermartabat, dan terbebas dari kekerasan.