Bukan Cuma Hoaks, Era Post-Truth Bikin Publik Mudah Percaya Informasi yang Sesuai Keyakinan

Jakarta – Arus informasi yang semakin cepat di tengah perkembangan teknologi digital membuat masyarakat menghadapi tantangan baru di era post-truth atau pascakebenaran. Pengamat Komunikasi Digital Laju Institute Mandra Pradipta atau Dipta mendorong publik memperkuat kemandirian berpikir agar tidak mudah terbawa emosi, identitas, maupun keyakinan pribadi ketika menerima informasi.

Menurut Dipta, persoalan era post-truth bukan sekadar maraknya hoaks dan disinformasi, tetapi juga cara masyarakat memperlakukan informasi. Banyak orang cenderung menerima informasi yang sesuai dengan keyakinannya tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran dan konteksnya.

“Masalah terbesar di era post-truth bukan hanya informasi yang keliru, tetapi cara publik memperlakukan informasi. Banyak orang tidak lagi bertanya apakah sesuatu benar, melainkan apakah sesuatu itu sesuai dengan keyakinan yang sudah dimiliki,” kata Dipta dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8).

Kecepatan ruang digital, lanjut dia, membuat masyarakat dapat menerima potongan video, komentar, hingga berbagai reaksi publik hanya dalam hitungan detik. Informasi tersebut kerap dipercaya sebelum konteks dan kebenarannya diperiksa.

“Ketika orientasi kebenaran melemah, publik mudah merasa tahu, padahal yang diterima baru sebagian. Potongan informasi kemudian diperlakukan seperti gambaran utuh,” ujarnya.

Dipta menilai kondisi tersebut dapat memunculkan inflasi keyakinan, ketika keyakinan pribadi berkembang lebih cepat daripada kemampuan seseorang memeriksa dasar informasi.

Penguatan informasi secara berulang dari lingkungan digital yang memiliki pandangan serupa juga dapat membuat seseorang semakin sulit menerima perspektif berbeda.

“Post-truth membuat fakta sering kalah bukan karena fakta tidak tersedia, tetapi karena manusia lebih nyaman dengan informasi yang memperkuat dirinya,” kata dia.

Tantangan tersebut semakin kompleks dengan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pembuatan konten sintetis, manipulasi gambar, tiruan suara, hingga video palsu yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan.

Karena itu, Dipta mengingatkan masyarakat tidak dapat lagi menjadikan tampilan visual sebagai satu-satunya ukuran kebenaran.

“Di masa lalu, orang sering meminta bukti visual. Kini, bukti visual pun harus dibaca dengan kewaspadaan baru. Teknologi sudah mampu meniru kenyataan dengan sangat meyakinkan,” ujarnya.

Ia mendorong penguatan ketahanan penilaian digital melalui kebiasaan memeriksa informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.

Menurut Dipta, literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga harus mencakup kemampuan memahami konteks, kepentingan, bukti, serta potensi manipulasi emosi dalam sebuah informasi.

“Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Yang berbahaya adalah ketika perbedaan tidak lagi berpijak pada kesediaan untuk menghormati fakta,” katanya.

Ia menilai media, lembaga pendidikan, pemerintah, komunitas, dan tokoh publik memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas ekosistem informasi.

Kepercayaan publik, menurut dia, harus dibangun melalui ketelitian, konsistensi, akurasi, serta keberanian mengoreksi kesalahan.