Segera Kembalikan Dana Pendidikan untuk Biayai Kebutuhan Mendasar

“Kalau bicara dalam konteks kepentingan umum dan mendesak maka pemenuhan anggaran pendidikan sesuai bunyi amanah putusan MK seharusnya perlu segera dijalankan karena berkaitan dengan kepentingan publik yang utama sebagai pemenuhan hak dasar utama warga negara memperoleh pendidikan yang berkualitas,” kata Hery.

Menurutnya, dana pendidikan yang tidak tersedot untuk program MBG bisa digunakan untuk hal yang lebih mendasar. “Hak itu dapat digunakan untuk perbaikan fasilitas penunjang pendidikan serta penyamarataan pemenuhan kualitas pendidikan di wilayah barat dan timur Indonesia, serta tentunya peningkatan kemakmuran kehidupan tenaga pendidik,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati meminta putusan Mahkamah Konstitusi soal anggaran program MBG tidak menggunakan anggaran pendidikan diterapkan mulai tahun 2027.

“Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM),” kata Esti.

Anggaran pendidikan jelasnya perlu diarahkan untuk perbaikan kualitas pendidik, tenaga pendidik, siswa, hingga mahasiswa. Selain itu, anggaran itu perlu digunakan untuk perbaikan sarana prasarana pendidikan supaya lebih memadai, demi kesejahteraan guru, dosen, serta tenaga pendidik, secara merata dan bermutu untuk semua.

Anggaran pendidikan yang maksimal pun dapat menjawab tantangan-tantangan di era globalisasi. Sebab, Indonesia sedang menghadapi perubahan besar berupa transformasi digital, perkembangan kecerdasan artifisial, ekonomi hijau, perubahan struktur ketenagakerjaan, serta meningkatnya kompetisi global.

Dalam situasi tersebut, dia mengatakan bahwa pendidikan bagi anak-anak tidak lagi cukup menghasilkan lulusan yang sekadar menyelesaikan pendidikan formal, tetapi harus membentuk manusia Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, kemampuan berkolaborasi, karakter yang kuat, serta kesiapan untuk terus belajar sepanjang hayat.

Hal tersebut, membutuhkan komitmen besar dari negara untuk memastikan program-program pendidikan perlu selalu mendapat prioritas.