Kasus Rp10,2 Miliar di Kebun Binatang Surabaya Jadi Alarm Pentingnya Tata Kelola dan Perlindungan Satwa.

Karena itu, dampak dugaan korupsi di KBS terasa lebih kompleks dibandingkan penyimpangan pada sektor lain. Penyidik Kejati Jawa Timur menyebut dugaan penyimpangan anggaran turut menyebabkan fasilitas rusak, satwa kurang sehat, bahkan ada yang mati akibat tidak memperoleh perawatan optimal.

Dugaan tersebut memperlihatkan bahwa setiap rupiah yang diselewengkan berpotensi mengurangi kualitas hidup satwa yang berada dalam pengelolaan manusia.

Kondisi ini juga memengaruhi kepercayaan masyarakat. Selama puluhan tahun, KBS menjadi ruang belajar, rekreasi, sekaligus simbol sejarah Surabaya. Ribuan keluarga datang bukan hanya untuk melihat satwa, melainkan juga menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan kepada anak-anak.

Apabila kepercayaan publik menurun, dampaknya bukan hanya pada jumlah pengunjung. Reputasi lembaga ikut tergerus, potensi investasi menurun, kerja sama konservasi menjadi lebih sulit, bahkan fungsi edukasi kehilangan legitimasi.

Karena itu, proses hukum yang transparan menjadi sangat penting. Transparansi bukan sekadar memenuhi rasa keadilan masyarakat, tetapi juga menjadi jalan untuk memulihkan kepercayaan yang sempat terkikis.

Dukungan terhadap proses penegakan hukum juga datang dari berbagai pihak. Selain Pemerintah Kota Surabaya, legislator daerah meminta pengawasan diperketat dan seleksi pimpinan KBS mengedepankan integritas serta kepedulian terhadap konservasi satwa.

Sementara itu, DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola agar pengelolaan KBS benar-benar berorientasi pada kesejahteraan satwa dan keberlanjutan destinasi wisata edukasi.

Jalan pulih

Penegakan hukum merupakan langkah awal, bukan garis akhir. Perbaikan tata kelola perlu dilakukan secara menyeluruh. Audit independen harus menjadi standar tetap, bukan respons ketika muncul persoalan. Dewan pengawas perlu diperkuat dengan individu yang memiliki kompetensi di bidang keuangan, konservasi satwa, hukum, dan tata kelola perusahaan.

Seleksi direksi juga layak diperbarui. Kemampuan bisnis memang penting, tetapi tidak cukup. Pemimpin kebun binatang harus memahami konservasi, kesejahteraan satwa, pelayanan publik, dan prinsip tata kelola yang baik. Integritas harus menjadi syarat utama, bukan sekadar pelengkap.

Langkah berikutnya adalah memperluas keterbukaan informasi. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan untuk pakan, kesehatan satwa, pemeliharaan kandang, hingga pengembangan fasilitas edukasi. Publikasi laporan kinerja dan laporan keuangan secara berkala akan memperkuat akuntabilitas sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi aset publik.

Di sisi lain, budaya organisasi juga perlu dibangun ulang. Sistem pelaporan dugaan pelanggaran atau whistleblowing system yang aman, perlindungan bagi pelapor, serta evaluasi berkala terhadap risiko penyimpangan merupakan bagian penting dari pencegahan korupsi.

KBS memiliki nilai yang jauh melampaui fungsi ekonomi. Ia adalah ruang konservasi, laboratorium pendidikan lingkungan, destinasi wisata keluarga, sekaligus bagian dari identitas Surabaya. Menjaga lembaga seperti ini berarti menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara mengelola aset publik secara bertanggung jawab.