Kasus Rp10,2 Miliar di Kebun Binatang Surabaya Jadi Alarm Pentingnya Tata Kelola dan Perlindungan Satwa.

Tidak semua kerugian akibat korupsi dapat diukur dengan angka. Sebagian menjelma menjadi kandang yang tak lagi terawat, pakan yang berkurang, satwa yang jatuh sakit, hingga ruang edukasi yang kehilangan maknanya.

Di Kebun Binatang Surabaya (KBS), dugaan penyimpangan keuangan bukan sekadar perkara hilangnya sekitar Rp10,2 miliar. Kasus ini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang buruk dapat merambat jauh, bahkan menyentuh makhluk hidup yang sepenuhnya bergantung pada manusia.

Kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menjadi perhatian luas. Penyidik menetapkan mantan Direktur Utama PDTS KBS periode 2016–2024 berinisial CA sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan anggaran operasional yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp10,2 miliar.

Dugaan penyimpangan tersebut tidak hanya menyisakan persoalan administrasi, tetapi juga berdampak pada kondisi fasilitas dan kesejahteraan satwa.

Hal yang menarik, respons pemerintah daerah tidak berhenti pada proses hukum. Pemerintah Kota Surabaya justru mendorong pengungkapan perkara secara terbuka sekaligus memperkuat sistem pengawasan melalui audit independen secara berkala.

Langkah ini menunjukkan bahwa penanganan korupsi seharusnya tidak berhenti pada menghukum pelaku, melainkan juga membangun sistem yang mampu mencegah penyimpangan serupa di masa depan.

Tata kelola

Dalam banyak kasus, korupsi di badan usaha milik daerah berakar pada lemahnya tata kelola. Pengawasan internal yang tidak berjalan optimal, konsentrasi kewenangan pada sedikit pihak, lemahnya sistem pengendalian, hingga audit yang tidak mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan.

Kasus di KBS memperlihatkan pentingnya tata kelola sebagai fondasi utama organisasi. Laporan keuangan memang diaudit setiap tahun, tetapi dugaan kejanggalan baru menjadi terang setelah pemerintah kota meminta audit independen dari auditor yang direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan. Dari proses tersebut muncul indikasi ketidakwajaran yang kemudian berkembang menjadi penyidikan pidana.

Pelajaran pentingnya adalah transparansi tidak boleh bergantung pada keberanian seorang pemimpin. Transparansi harus menjadi mekanisme yang melekat dalam sistem. Setiap pengeluaran, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar satwa seperti pakan, obat-obatan, maupun pemeliharaan kandang, perlu terdokumentasi secara digital, mudah ditelusuri, serta diawasi oleh berbagai lapisan pengendalian.

Di berbagai negara, kebun binatang modern telah memanfaatkan sistem manajemen berbasis teknologi. Pengadaan pakan, inventaris obat, hingga kondisi kesehatan satwa dicatat secara digital sehingga setiap perubahan dapat dipantau secara real time. Sistem seperti ini memang tidak menjamin korupsi hilang sepenuhnya, tetapi mampu mempersempit ruang manipulasi.

KBS sebenarnya memiliki modal besar untuk menerapkan pendekatan serupa. Sebagai salah satu ikon Kota Surabaya sekaligus destinasi wisata edukasi, modernisasi tata kelola bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Amanah Publik

Kebun binatang bukan perusahaan biasa. Di dalamnya terdapat dua amanah sekaligus. Pertama, amanah mengelola uang publik. Kedua, amanah menjaga kehidupan satwa yang tidak mampu memperjuangkan haknya sendiri.