Kapal Induk Pertama Indonesia Eks Giuseppe Garibaldi Italia Akan Bernama KRI Gajah Mada

Kemampuan mengendalikan operasi penerbangan, pemeliharaan mesin, pengendalian kerusakan, hingga manajemen dek penerbangan merupakan bidang yang belum pernah dimiliki TNI AL sebelumnya.

Karena itu, hingga sistem senjata, sayap udara, dan pelatihan awak selesai, KRI Gajah Mada diperkirakan akan lebih banyak menjalankan misi bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, serta menjadi pusat komando operasi, dibandingkan berperan sebagai kapal induk tempur penuh seperti yang dioperasikan Amerika Serikat, Prancis, atau Tiongkok.

Dengan kata lain, kedatangan kapal ini akan menjadi awal dari proses panjang transformasi TNI AL menuju angkatan laut samudra (blue-water navy), bukan akhir dari proses tersebut.

Kapal tersebut diperkirakan akan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada, mengambil nama mahapatih legendaris Kerajaan Majapahit abad ke-14. Jika resmi bergabung dengan TNI Angkatan Laut, kapal ini akan menjadi kapal induk pertama Indonesia yang mampu mengoperasikan pesawat bersayap tetap (fixed-wing), mengakhiri ketergantungan selama puluhan tahun pada kapal pendarat amfibi dan Landing Platform Dock (LPD) sebagai alat proyeksi kekuatan.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, mengonfirmasi bahwa nama kapal masih dalam tahap pembahasan. Selain Gajah Mada, nama Panglima Sudirman juga masih dipertimbangkan sebelum keputusan akhir disetujui Presiden.

Akuisisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di Asia Tenggara setelah Thailand yang mengoperasikan kapal induk. Selain memiliki nilai simbolis yang tinggi, kehadiran kapal ini juga diperkirakan akan mengubah cara negara-negara kawasan—mulai dari Singapura hingga Australia—memandang kekuatan militer Indonesia.

Hingga pertengahan Juli 2026, para insinyur dan perencana militer berpacu dengan waktu untuk menyiapkan Pangkalan TNI AL Lampung (Lanal Lampung) sebagai pangkalan utama kapal tersebut. Targetnya, kapal tiba sekitar 5 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun TNI.

Langkah ini bukan sekadar penambahan alutsista. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dipandang sebagai sinyal strategis bahwa Indonesia ingin memiliki kemampuan blue-water navy, yaitu angkatan laut yang mampu beroperasi jauh dari wilayah perairan nasional, sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan meningkatnya peran keamanan ASEAN.

Proses pengalihan kapal dilakukan melalui skema hibah antar pemerintah (government-to-government grant). Pemerintah Italia menanggung biaya persiapan sekitar 54 juta euro, yang dinilai lebih murah dibandingkan harus mengeluarkan sekitar 5 juta euro setiap tahun untuk biaya perawatan atau pembongkaran kapal yang sudah dipensiunkan.

Sebaliknya, Indonesia harus menanggung biaya yang jauh lebih besar, yakni untuk modernisasi, perbaikan, pelatihan awak, dan integrasi sistem tempur. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar 450 juta dolar AS atau sekitar 7,2 triliun, yang sebagian besar akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri.

Saat diserahkan nanti, kapal hanya akan memiliki sistem propulsi, perlengkapan keselamatan, dan fasilitas dasar yang cukup untuk pelayaran menuju Indonesia. Seluruh persenjataan utama telah dilepas, sehingga kemampuan tempurnya masih menjadi pekerjaan besar dalam beberapa tahun ke depan.

Para analis memperkirakan bahwa pada tahap awal operasionalnya, kapal ini akan lebih banyak digunakan sebagai pusat komando, kapal logistik, dan bantuan kemanusiaan, bukan sebagai kapal induk tempur yang mampu memproyeksikan kekuatan seperti milik negara-negara besar.

Namun demikian, meski dalam konfigurasi terbatas, kehadiran kapal ini akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam pengawasan wilayah laut, respons bencana, serta koordinasi operasi militer, terutama di negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang menguasai jalur strategis seperti Selat Malaka dan Selat Sunda.