Era Suku Bunga Tinggi AS Jadi Ujian Ketahanan Kebijakan Ekonomi Nasional

Kondisi Perekonomian - “Higher for Longer” Munculkan Tekanan Ganda ke Fiskal dan Moneter

Kebijakan fiskal harus memperkuat penerimaan negara, memperbaiki kualitas belanja, mengendalikan kebergantungan pada utang, dan memastikan setiap tambahan pembiayaan menghasilkan kapasitas ekonomi baru.

JAKARTA - Era suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat (AS) Fed Fund Rate (FFR) yang berlangsung lama atau higher for longer menjadi ujian bagi ketahanan kebijakan ekonomi Indonesia.

Hal itu karena perekonomian nasional akan menghadapi tekanan ganda yang menekan bukan hanya moneter atau keuangan, tetapi juga fiskal.

Pengamat kebijakan publik dari Fitra, Badiul Hadi yang diminta tanggapannya di Jakarta, Rabu (19/8) mengatakan di sisi moneter, ekonomi Indonesia menghadapi risiko pelemahan rupiah dan arus modal keluar, sementara di sisi fiskal menghadapi kenaikan biaya pembiayaan.

“Ini bukan sekadar persoalan pasar keuangan, tapi menyangkut ketahanan ekonomi nasional,”kata Badiul.

Pernyataan itu merespons pernyaaan Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti yang menyebut ketidakpastian global akan berlangsung cukup lama karena FFR cenderung bertahan tinggi akibat tekanan inflasi AS, kenaikan harga minyak, dan peningkatan suplai obligasi Pemerintah AS.

Ia pun menyoroti asumsi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang mencerminkan tekanan eksternal.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,9 persen dan inflasi 2,5 persen, namun nilai tukar diasumsikan 17.500 rupiah per dollar AS.

Pelemahan rupiah papar Badiul akan memperbesar imported inflation, terutama melalui energi, bahan baku, dan barang modal.

Dalam situasi seperti itu, BI dilematis karena dihadapkan pada pilihan menjaga stabilitas rupiah tanpa menaikkan biaya kredit secara berlebihan karena suku bunga tinggi dapat menekan konsumsi dan investasi.

“Dalam pandangan saya BI perlu menjaga kredibilitas kebijakan moneter melalui bauran instrumen, bukan semata mengandalkan suku bunga. Stabilitas rupiah harus diperkuat melalui pendalaman pasar keuangan, pengelolaan likuiditas, penguatan transaksi domestik, serta koordinasi fiskalmoneter yang kredibel,”jelasnya.

Biaya Utang Mahal

Dari sisi fiskal terang Badiul, asumsi yield SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen dalam RAPBN 2027 yang menunjukkan biaya pembiayaan masih mahal.

“Ketika kebutuhan penerbitan surat utang meningkat, kenaikan yield berpotensi memperbesar beban bunga dan mempersempit ruang fiskal bagi belanja pembangunan,” katanya.