TPA Open Dumping Sarang “Hantu Belang”

Kelima, kerusakan jangka panjang: leachate dapat bertahan selama berabad-abad, menyebabkan kerusakan terus-menerus pada akar pohon di sekitar TPA dan TPS liar.

Keenam, potensi "fitoremediasi" (adaptasi): Pada konsentrasi sangat rendah (encer), beberapa tanaman dapat beradaptasi dan menggunakan akarnya untuk menyerap polutan, namun jika konsentrasi leachate pekat, akar akan langsung mengalami stres. 

Seiring berjalannya waktu selama beberapa dekade, kandungan organik di TPA atau TPS liar menurun, tetapi polutan lain menjadi lebih menonjol. Logam berat tetap bertahan dalam jangka waktu sangat lama, menimbulkan risiko bagi kesehatan ekologis dan berpotensi bagi kesehatan manusia jika masuk ke dalam pasokan air.

Amonia dapat bertahan selama beberapa dekade, berkontribusi terhadap eutrofikasi di perairan permukaan dan toksisitas bagi kehidupan akuatik.

Senyawa organik yang sulit terurai, seperti beberapa bahan kimia sintetis dan produk hasil penguraiannya, resisten terhadap dekomposisi alami lebih lanjut dan dapat tetap berada dalam cairan lindi untuk jangka waktu lama.

Selain itu betapa ganasnya gas-gas sampah, seperti gas metana (CH4), CO2 dan lainnya. Dampaknya mengemisi gas rumah kaca (GRK). Selanjutnya, meningkatkan pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change). Pengaruhnya mengerikan bagi negara kepulauan, seperti Indonesia. Aktivias TPA open dumping dan TPS liar merupakan menata bencana ekologis mempercepat kehancuran lingkungan.

Tinggalkan Open Dumping?

Pada awal 2025 Menteri Lingkungan Hidup RI sudah menegaskan akan menutup TPA open dumping secara bertahap dan permanen. KLH/BPLH menekankan tidak ada lagi TPA open dumping pada 2026.

Seluruh Indonesia sebanyak 343 unit TPA dikelola secara open dumping atau pembuangan terbuka. Kemudian sebanyak 336 daerah dalam kedaruratan sampah didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI No. 2567/2025 tentang Daerah dengan Kedaruratan Sampah. Keputusan Menteri tersebut ditetapkan di Jakarta pada 13 Oktober 2025. Dalam konteks tersebut secara resmipemerintah mengakui adanya kegagalan pengelolaan sampah secara nasional.

Jika pemerintah kabupaten/kota mau dan bekerja keras dapat meninggalkan praktek open dumping menuju controlled landfill pada tahap awal. Tumpuk sampah di TPA secara berkala, seminggu sekali, sebulan sekali, tiga bulan sekali dirapikan dan di-cover-soil (ditutup tanah merah) dengan ketebalan 20-25 cm.

Tujuannya untuk mengendalikan bau, udara, insects, dan lainnya. Metode controlled landfill merupakan metode transisi menuju sanitary landfill atau metode ramah lingkungan.

Sebaiknya sampah dikelola dari sumber, di bank sampah, TPS3R, pengepul sampah dan lainnya. Pemda tidak lagi tergantung dan mengandal TPA sebagai penyelesaian akhir. Di sini perlu dilakukan kolaborasi antar elemen masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

Urusan sampah harus menjadi urusan dan tanggung jawab semua orang.

Selanjutnya, seluruh air lindi dimasukkan ke IPAS dan diolah sesuai ketentuan peraturan perundangan. IPAS harus dioperasikan selama 24 jam penuh selama jangka waktu panjang. Di sini diperlukan tenaga profesional.

Dalam UU No. 18/2008, UU No. 32/2009 dan Peraturan Pemerintah No. 81/2012 pengelolaan TPA yang diperkenankan adalah metode controlled landfill dan sanitary landfill. Khusus untuk kota metropolitan yang diperkenankan metode sanitary landfill. Oleh karena pemerintah sebagai leading sector dan regulator harus mempercepat transformasi menuju TPA ramah lingkungan.