BRI Finance Gandeng Kejari Palembang Perkuat Layanan Pembiayaan

JAKARTA - PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) memperkuat komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Direktur Utama BRI Finance Wahyudi Darmawan, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyatakan kerja sama tersebut mencakup penanganan perkara perdata dan tata usaha negara (TUN), pemberian pendapat hukum, hingga pendampingan preventif untuk mengantisipasi potensi risiko hukum.

"Kolaborasi dengan Kejari Palembang merupakan langkah strategis untuk memastikan aktivitas bisnis kami berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum," katanya.

Menurut dia, sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat, terpercaya, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat Sumatera Selatan.

"Kerja sama ini adalah wujud nyata komitmen BRI Finance dalam menghadirkan layanan keuangan yang aman, sehat, dan berdaya saing bagi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, penandatanganan perjanjian kerja sama antara BRI Finance Cabang Palembang dan Kejari Kota Palembang dilakukan di Kantor Kejari Palembang dihadiri oleh jajaran manajemen dan pejabat utama kedua lembaga.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Hutamrin menyatakan bahwa kerja sama ini memiliki peran penting dalam memperkuat penegakan hukum di sektor keuangan.

Kolaborasi tersebut, lanjutnya, tidak hanya membantu penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi sarana pencegahan agar potensi tindak pidana di bidang keuangan dapat diantisipasi sejak dini.

"Dengan begitu, integritas sistem keuangan di Sumatera Selatan dapat terjaga dengan baik," katanya.

Selain aspek hukum, kemitraan ini juga membuka ruang kolaborasi jangka panjang melalui pengembangan sistem informasi terintegrasi, pelatihan bersama, serta peningkatan literasi hukum dan keuangan.

Dengan demikian, tambahnya, kerja sama antara BRI Finance dan Kejari Palembang tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.