Pelemahan Rupiah Berlanjut, Ekonom Soroti Peran Kebijakan Bond Stabilization Fund

Fakhrul menerangkan, akar persoalan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini sesungguhnya adalah persoalan neraca pembayaran. Kenaikan impor energi, meningkatnya kebutuhan devisa sektor swasta, serta ketidakpastian global menyebabkan kebutuhan valas domestik meningkat signifikan.

Di sisi lain, sumber utama pasokan valas berasal dari ekspor, investasi langsung, serta investasi portofolio. Karena itu, kemampuan Indonesia menarik inflow menjadi semakin penting.

"Pada akhirnya kebutuhan dolar dalam negeri harus dicocokkan dengan pasokan dolar yang masuk. Kalau kebutuhan valas meningkat sementara kita membuat aset keuangan Indonesia kurang menarik, maka tekanan terhadap rupiah akan terus muncul," terangnya.

Pasar obligasi pemerintah selama ini merupakan salah satu instrumen utama untuk menarik aliran dana asing ke Indonesia. Namun mekanisme tersebut hanya bekerja apabila investor memperoleh kompensasi risiko yang memadai.

"Investor global membeli obligasi karena mereka mendapatkan yield. Kalau yield terus ditekan, maka alasan untuk masuk ke Indonesia juga berkurang," ungkap Fakhrul.

Lebih lanjut, kondisi pasar saat ini sangat berbeda dibandingkan satu dekade lalu ketika kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) mencapai level yang sangat tinggi.

Saat ini porsi kepemilikan asing telah turun drastis sehingga manfaat mempertahankan yield rendah tidak lagi sebesar sebelumnya. Sebaliknya, biaya yang ditanggung perekonomian akibat hilangnya daya tarik pasar keuangan menjadi semakin besar.

Fakhrul bahkan menilai bahwa apabila tujuan Bond Stabilization Fund adalah untuk membantu rupiah, maka kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan dampak yang berlawanan.

"Kalau tujuan akhirnya adalah memperkuat rupiah, maka menahan kenaikan yield justru bisa menjadi kontraproduktif. Rupiah membutuhkan inflow. Inflow membutuhkan aset yang menarik. Aset yang menarik membutuhkan price discovery yang sehat," kata dia.

Saat ini Indonesia membutuhkan pasar obligasi yang bekerja secara normal, bukan pasar yang terlalu dikendalikan.

Fakhrul menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan. Setelah BI mengambil langkah hawkish, kini giliran kebijakan fiskal dan pengelolaan pasar obligasi untuk memberikan dukungan yang sejalan.

Stabilitas rupiah tidak bisa dicapai hanya melalui intervensi pasar valas maupun kenaikan suku bunga. Yang lebih penting adalah memastikan Indonesia memiliki neraca pembayaran yang sehat dan mampu menarik arus modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan devisa nasional.

"Rupiah pada akhirnya adalah cerminan dari keseimbangan neraca pembayaran. Jika kita ingin rupiah lebih kuat, maka kita harus memastikan Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik. Dan itu hanya bisa dicapai apabila pasar keuangan kita berfungsi secara normal," ucap Fakhrul.