Pelemahan Rupiah Berlanjut, Ekonom Soroti Peran Kebijakan Bond Stabilization Fund

JAKARTA – Belum efektifnya Bond Stabilization Fund (BSF) dalam menahan pelemahan rupiah menunjukkan bahwa tekanan terhadap nilai tukar saat ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal yang berskala besar, seperti penguatan dolar AS, perubahan ekspektasi suku bunga global, dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Kehadiran BSF memang dapat membantu menjaga stabilitas pasar obligasi dan meredam volatilitas jangka pendek, namun kapasitasnya relatif terbatas ketika menghadapi arus keluar modal yang signifikan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa stabilisasi rupiah masih membutuhkan dukungan kebijakan yang lebih luas, termasuk koordinasi moneter, penguatan fundamental ekonomi, serta upaya menjaga kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai Bond Stabilization Fund (BSF) perlu dievaluasi secara hati-hati apabila tujuannya untuk membantu stabilisasi nilai tukar rupiah.

Sebab, tantangan utama Indonesia saat ini bukan lagi bagaimana menjaga yield obligasi pemerintah tetap rendah, melainkan bagaimana mengembalikan fungsi pasar keuangan agar mampu menarik arus modal masuk yang dibutuhkan untuk memperkuat neraca pembayaran dan menopang nilai tukar rupiah.

"Saya khawatir kita sedang mencoba menyelesaikan masalah rupiah dengan instrumen yang salah. Yang dibutuhkan pasar saat ini adalah kurva imbal hasil yang normal, bukan kurva yang terus ditahan dan distabilkan secara administratif," ujar Fakhrul di Jakarta, Rabu (3/6).

Ia menjelaskan bahwa Bank Indonesia (BI) telah mengambil langkah besar melalui kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Kebijakan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa stabilitas nilai tukar kini menjadi prioritas utama.

Namun, kebijakan tersebut berpotensi kehilangan efektivitas apabila pada saat yang sama pasar obligasi justru dipaksa mempertahankan yield jangka panjang pada level yang terlalu rendah.

"Bank Indonesia sudah mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada pasar melalui kenaikan suku bunga 50 basis poin. Namun apabila kurva imbal hasil tetap dijaga datar atau bahkan terbalik, maka pesan tersebut menjadi tidak konsisten. Pasar akan bertanya: apakah Indonesia ingin mempertahankan rupiah atau mempertahankan biaya bunga pemerintah?" lanjutnya.

Menurut Fakhrul, kondisi yield curve Indonesia saat ini merupakan salah satu yang paling datar dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam banyak tenor, imbal hasil obligasi jangka pendek dan jangka panjang berada pada level yang hampir sama.

Padahal secara normal, investor seharusnya memperoleh kompensasi lebih besar untuk menempatkan dana dalam jangka panjang.

"Kurva imbal hasil yang sehat adalah kurva yang memiliki kemiringan. Ketika tenor satu tahun dan sepuluh tahun menawarkan imbal hasil yang hampir sama, maka ada sesuatu yang tidak berfungsi secara normal," jelasnya.

Kondisi tersebut justru mengurangi daya tarik Indonesia bagi investor global pada saat negara sangat membutuhkan tambahan arus modal masuk.

Fakhrul menerangkan, akar persoalan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini sesungguhnya adalah persoalan neraca pembayaran. Kenaikan impor energi, meningkatnya kebutuhan devisa sektor swasta, serta ketidakpastian global menyebabkan kebutuhan valas domestik meningkat signifikan.