Sekolah Rakyat Digenjot, Pemerintah Bidik Pemerataan Pendidikan

JAKARTA – Pembangunan Sekolah Rakyat mencerminkan upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini berada dalam keterbatasan ekonomi dan geografis.

Program ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia fasilitas belajar, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dan kelompok sosial.

Dalam jangka panjang, keberadaan Sekolah Rakyat berpotensi memperkuat mobilitas sosial karena pendidikan menjadi pintu utama peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, tantangan utamanya tidak berhenti pada pembangunan fisik sekolah, melainkan pada keberlanjutan kualitas pengajar, kurikulum yang relevan, serta dukungan fasilitas agar sekolah mampu menghasilkan lulusan yang benar-benar kompetitif.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memperkirakan sebanyak 88 Sekolah Rakyat rampung pada Juni 2026.

“Insya Allah, ya, akhir Juni selesai, minimum selesai, feeling saya mengatakan, sekitar 88 dari (target) 93 (unit gedung baru Sekolah Rakyat) itu pembangunan selesai,” kata Menteri PU dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (22/5).

Lebih lanjut ia mengatakan per Kamis (21/5), progres pembangunan unit baru Sekolah Rakyat mencapai 58-59 persen.

Dody pun mengakui progres pembangunan masih cenderung lamban dan tidak sesuai dengan prakiraan sebelumnya, mengingat target operasional sekitar 93 unit gedung baru Sekolah Rakyat mulai Juli 2026 dan lebih dari 30 ribu siswa baru.

Ia mengungkapkan ada kontrak pembangunan yang target penyelesaiannya justru melewati jadwal masuk tahun ajaran baru.

“Adik-adik (siswa Sekolah Rakyat) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli, bahkan ada selesai di Oktober," ungkap Dody.

Adapun ia mengatakan sejumlah titik dengan progres terendah antara lain di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara dan Brebes.

Sementara beberapa daerah dengan progres yang cukup baik di antaranya Sragen, Semarang, Bengkulu dan Medan.

Lebih jauh, Dody memastikan kualitas bangunan Sekolah Rakyat diperhatikan meskipun progresnya tengah dikebut. Ia menargetkan bangunan Sekolah Rakyat bisa bertahan setidaknya sampai 20 tahun mendatang.

“Kalau kualitas bangunan itu bukan suatu hal yang kita harus korbankan. Saya paling anti mengorbankan kualitas, paling anti. Apa pun yang terjadi, sekolah ini harus bertahan, mungkin kalau bisa lebih dari 20 tahun,” ujar Menteri PU.

Menurut dia, Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memutus garis kemiskinan sekaligus mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan.